JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menilai, kebijakan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% yang akan diterapkan pada 2023-2024 adalah keputusan sepihak dari pemerintah.

Alhasil, regulasi tersebut menjadi pukulan telak bagi para petani tembakau. Pasalnya, kenaikan cukai tembakau mengakibatkan rontoknya harga dan memperlambat penyerapan.

“Kenaikan cukai ini adalah bukti bahwa Menteri Keuangan tidak berpihak pada kehidupan petani tembakau dan tidak pernah memperdulikan jeritan aspirasi petani tembakau dan buruh IHT,” kata Misbakhun, Sabtu (5/11/2022).

Ia menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kenaikan cukai cukup eksesif. Rinciannya tahun 2020 cukai naik 23%, tahun 2021 naik 12,5%, dan tahun 2022 naik 12%.

Menurut dia, kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi menjadi penyebab kerontokan ekonomi petani tembakau selama lima tahun terakhir.

"Tingginya tarif CHT akan membuat perusahaan mengurangi produksi yang secara tidak langsung mengurangi pembelian bahan baku. Padahal, 95% tembakau yang dihasilkan petani digunakan untuk bahan baku rokok," ucapnya.

Dengan tidak melibatkan DPR dalam mengambil keputusan menaikkan tarif cukai rokok, maka pemerintah disebutnya hanya mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.

Apalagi ditinjau dari aspek makro, kondisi saat ini sedang dalam situasi rentan, bahkan penuh ketidakpastian akibat resesi global. Bahkan kondisi ini tentu berakibat pada tidak stabilnya daya beli termasuk terhadap produk tembakau.

"Kita juga belum benar-benar bisa keluar dari krisis akibat pandemi. Tumpukan dari krisis dan resesi yang sudah berat itu menjadi makin berat dengan dinaikkannya CHT. Di mana dampak positifnya?” tuturnya.

Adapun Komisi XI berencana akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk meminta keterangan perihal kenaikan tarif CHT tersebut. "Ini menjadi krusial mengingat Indonesia diramalkan akan menghadapi masa krisis pada tahun mendatang," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan keputusan tersebut pada Kamis (3/11/2022). Dia mengatakan, kenaikan tarif CHT akan bervariasi tergantung pada golongannya.

"Kenaikan tarif untuk sigaret kretek mesin (SKM) golongan I dan II bakal berada di rentang 11,5% hingga 11,75%. Sementara itu, SPM I dan SPM II naik di 12% hingga 11%. Sedangkan SKP I, II, dan III naik 5%,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok.

Di samping itu, pemerintah mencermati target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7% yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

"Pertimbangan selanjutnya terkait konsumsi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam,” ujarnya.

Berdasarkan data, konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin yaitu mencapai 12,21% untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63% untuk masyarakat pedesaan.

Ini adalah kedua tertinggi setelah beras, bahkan melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam, serta tahu dan tempe yang merupakan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS