Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi sektor keuangan. (ist)

Ilustrasi sektor keuangan. (ist)

Pengamat Beri Catatan RUU P2SK, Ini Isinya

Jumat, 18 Nov 2022 | 07:00 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah pengamat memberikan catatan terkait RUU P2SK dan diharapkan bisa menjadi masukan ke pemerintah.

Pertama, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengungkapkan, walaupun dianggap cukup baik karena dapat menggabungkan beberapa undang-undang maupun peraturan lainnya (omnibus law) di sektor keuangan, RUU ini masih memiliki isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. 

Salah satunya mengenai ketentuan konglomerasi perusahaan keuangan melalui Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Terkait hal ini, dalam Bab XIV pasal 195 ayat 2 dijelaskan, OJK menetapkan lembaga jasa keuangan yang signifikan di dalam satu grup atau kelompok sebagai konglomerasi keuangan. 

Artinya, seluruh lembaga keuangan maupun anak usahanya nantinya wajib memiliki 1 induk Konglomerasi Keuangan. Pembentukan PIKK akan menimbulkan tumpang tindih pengawasan antara regulator, mengingat dalam satu konglomerasi dimungkinkan adanya lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK dan lembaga jasa pembayaran yang diawasi oleh Bank Indonesia. Selain itu, PIKK pun harus memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan Bank Indonesia (BI) terkait kegiatan anak usahanya. 

Advertisement

Kewajiban baru ini mungkin dapat dilakukan oleh lembaga keuangan yang sudah mapan. Namun dampaknya akan berbeda pada perusahaan keuangan rintisan yang saat ini bergerak di jasa keuangan, khususnya mereka yang memiliki segmentasi UMKM. 

Untuk perusahaan rintisan, kewajiban baru ini berpotensi meningkatkan kompleksitas pengawasan dan menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi. Akibatnya, sumber daya PIKK perusahaan rintisan akan terpusat pada pemenuhan kepatuhan dua regulator dan mengurangi investasi di inovasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. 

Tauhid Ahmad mengungkapkan, harus ada yang menguji isu konglomerasi tersebut. Pasalnya, akan terjadi perubahan struktur organisasi dan menjadi masalah baru. "Harus ada definisi konglomerasi. Misalnya, apakah perusahaan keuangan rintisan yang membantu UMKM masuk atau tidak? Lalu, siapa yang diawasi OJK dan jangan kebijakan ini jadi tumpang tindih," jelas Tauhid, belum lama ini.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Harmanda menilai, RUU P2SK yang berpotensi memperkuat perlindungan konsumen, edukasi, dan pengawasan pelaku usaha yang adil.  Ketiga hal tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan aset kripto agar semakin berkualitas dan sehat.

Dia berharap lembaga yang akan menjadi pengawas industri aset kripto bisa meneruskan apa yang telah dibangun sejauh ini, bahkan bisa membuat terobosan yang baik untuk pelaku usaha dan investor.

“Pelibatan OJK pada dasarnya akan baik, karena bisa meningkatkan adopsi dan utilitas atau kegunaan lainnya dari aset kripto. Namun, jangan menghilangkan status kripto sebagai komoditas yang saat ini pelayanan perdagangan spot masih berjalan dan terus tumbuh.” tambah Teguh.

Namun demikian, dia menilai, pelibatan OJK dalam pengawasan aset kripto juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga pengawas aset kripto, yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah turut mengatakan, secara keseluruhan, keberadaan RUU P2SK ini sangat diperlukan. Lantaran masih dalam pembahasan, masih terbuka jalan untuk melakukan perbaikan maupun penyempurnaan RUU itu, jika memang ada hal yang perlu diperbaiki.

Piter menambahkan, RUU P2SK ditujukan untuk memperkuat sistem keuangan, bukan melemahkan dengan membuat aturan yang tumpang tindih. Kalau ada isi yang tumpang tindih, tidak terbayangkan betapa buruknya yang menyusun undang-undang tersebut.

Sama halnya dengan yang disampaikan Piter, Tauhid Ahmad juga mengatakan sebaiknya RUU P2SK direvisi terlebih dahulu dan jangan terburu buru disahkan. Alasannya,RUU P2SK harus ada kontribusinya dalam keuangan negara serta mendorong fungsi pengawasan terhadap keuangan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Di sisi lain, dia menilai, perubahan tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi industri untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian, karena akan muncul biaya kepatuhan baru untuk meregulasi serta mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"RUU P2SK seharusnya tidak melemahkan independensi atas nama stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia dan OJK harus dijaga independensi jangan sampai pengaruh eksekutif terlalu besar yang akhirnya meruntuhkan kepentingan jangka panjang," tutup Tauhid. 



 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com