Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban.

Tren Surplus APBN Berakhir, Pertama Kali Tahun Ini

Kamis, 24 November 2022 | 20:05 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga Oktober 2022 mengalami defisit senilai Rp 169,5 triliun atau setara dengan 0,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit ini merupakan yang pertama kalinya, setelah APBN mengalami surplus secara beruntun sejak Januari hingga September 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit ini terjadi karena realisasi pendapatan negara Oktober tercatat Rp 2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan belanja negara mencapai Rp 2.351,1 triliun atau tumbuh 14,2% (yoy).

Baca juga: Dipungut Mulai Juli 2022, Pemerintah Sudah Kantongi Pajak Digital Rp 9,17 Triliun

Lebih lanjut, defisit ini diklaim Menkeu semakin menandakan bahwa pengelolaan APBN telah optimal sebagai shock absorber.

"Berdasarkan UU APBN, defisit total adalah Rp 841 triliun atau 4,5% dari PDB. Jadi sampai Oktober defisitnya di Rp 169,5 triliun atau 0,91% dari PDB, masih jauh lebih rendah dari Perpres," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (24/11/2022).

Adapun outlook pemerintah, realisasi defisit akhir tahun diperkirakan hanya Rp 732,2 triliun atau 3,92% terhadap PDB.

Baca juga: Kemenkeu Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Alami Moderasi

Lebih rinci, pendapatan negara dari penerimaan pajak mencapai Rp 1.448,2 triliun atau tumbuh 51,8%, kepabeanan dan cukai Rp 256,3 triliun atau tumbuh 24,6%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tembus Rp 476,5 triliun atau tumbuh 36,4%.

Untuk belanja negara, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.671,9 triliun atau tumbuh 18% (yoy), belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 754,1 triliun atau terkontraksi 9,5%, belanja non K/L Rp 917,7 triliun atau tumbuh 57,4%, dan transfer ke daerah (TKD) Rp 679,2 triliun atau tumbuh 5,7%.

Baca juga: BKF: APBN 2023 Konservatif dan Fleksibel Hadang Resesi

Dengan demikian, keseimbangan primer mencapai Rp 146,4 triliun atau turun 154,95 (yoy) dan realisasi pembiayaan anggaran Rp 439,9 triliun atau turun drastis hingga 27,7% (yoy) dan SiLPA mencapai Rp 270,4 triliun.

"Kita mungkin dalam hal ini disampaikan strategi hadapi kewaspadaan 2023 memang akan akumulasi SILPA cukup signifikan sebab faktor pembiayaan 2023. Sebab volatilitas perlu diminimalkan risiko melalui kemampuan jaga cash buffer, jadi kalau lihat SiLPA agak besar itu memang by design kita mencoba untuk mengelola risiko bagi tahun anggaran selanjutnya," tutupnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com