JAKARTA, Investor.id - Kementerian Keuangan menyebut utang pemerintah hingga Oktober 2022 tercatat Rp 7.496,70 triliun atau naik Rp 76,23 triliun, dibandingkan September 2022 senilai Rp 7.420,47 triliun. Meski terjadi kenaikan, pemerintah sebut utang masih terkendali.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang pemerintah masih terkendali dan dapat dikelola dengan baik. Ini tercermin dari rasio utang terhadap PDB masih jauh dari ambang batas ketentuan Undang-Undang.

Meski secara nominal naik, namun rasio utang Oktober sebesar 39,69% terhadap PDB hanya naik tipis, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 39,30% terhadap PDB.

"Pengelolaan utang secara berhati-hati dapat dilihat dari rasio utang terhadap PDB jauh di bawah batasan yang ditetapkan dalam UU, yaitu sebesar 60% PDB,"tegasnya kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (29/11).

Selain itu, Pemerintah berupaya untuk mengendalikan defisit APBN dalam jangka menengah panjang untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Sebagaimana diketahui, tren surplus anggaran telah berakhir karena pada Oktober 2022 APBN tercatat defisit untuk pertama kalinya di tahun ini, senilai Rp 169,5 triliun atau setara dengan 0,91% terhadap Produk Domestik Bruto.

Defisit ini terjadi karena realisasi pendapatan negara Oktober tercatat Rp 2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan belanja negara mencapai Rp 2.351,1 triliun atau tumbuh 14,2% (yoy).

"Pemerintah selalu berupaya untuk mendorong penerimaan negara melalui diversifikasi dan ekstensifikasi. Di sisi belanja, pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas belanja agar pengeluaran pemerintah dapat efektif memberikan dorongan pada perekonomian,"tuturnya.

Kendati demikian, Kemenkeu berjanji akan terus perbaikan penerimaan dan efektivitas belanja. "Ini untuk mendorong terciptanya ruang fiskal yang lebih baik,"ucapnya.

Bisa Tembus 39%

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memproyeksi hingga akhir tahun rasio utang masih di kisaran 38-39% terhadap PDB.

Artinya proyeksi rasio utang ini tidak terlampau jauh dengan data realisasi rasio utang hingga akhir Oktober yang tercatat sebesar 38,36%. "Peningkatan utang saya kira juga tidak terlepas dari fluktuasi nilai tukar, yang pada saat Oktober, nilai tukar sempat mengalami pelemahan,"ucapnya kepada Investor Daily.

Menurutnya, pelemahan nilai tukar menyebabkan utang dengan denominasi valas, dan bersifat variabel rate, akhirnya ikut berubah.  "Di saat yang bersamaan, di Oktober peningkatan belanja pemerintah semakin meningkat jika dibandingkan dengan kuartal pertama, sehingga kebutuhan pembiayaan tentu menjadi semakin bertambah,"tegasnya.

Menurutnya setelah pandemi, pemerintah berada pada tahap menurunkan rasio utang, sehingga dengan kondisi dimana rasio utang belum kembali seperti sebelum pandemi terjadi.

"Maka posisi pemerintah terkait utang perlu berada dalam posisi waspada. Terkait, dengan APBN dalam menanggung bunga utang, saya kira perlu ekstra effort, terutama dalam menindaklanjuti proses reformasi perpajakan,"tegasnya.

Kelanjutan reformasi pajak, akan menjadi faktor penting dalam menanggung resiko beban bunga utang dalam jangka panjang.

Kendati demikian, Yusuf menilai utang masih berpotensi terus diturunkan di tahun depan karena periode konsolidasi fiskal secara otomatis akan menurunkan proporsi belanja, sehingga dapat menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui utang.

"Dalam jangka panjang, eksekusi belanja pemerintah juga menjadi penting diperhatikan dalam kaitannya dengan utang. Jangan sampai, utang yg sudah dilakukan tidak diimbangi dengan eksekusi belanja yg tidak optimal (tidak terserap secara optimal),

Dia menyarankan agar pemerintah menjaga perencanaan anggaran belanja agar optimal, dengan cara itu penggunaan utang juga dapat dilihat efektivitasnya.

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS