Menu
Sign in
@ Contact
Search
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.(Istimewa)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.(Istimewa)

Marak Tambang Ilegal, DPR Minta Kementerian ESDM Bentuk Ditjen Gakkum

Rabu, 30 Nov 2022 | 15:13 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno angkat bicara soal maraknya tambang ilegal atau illegal mining di Indonesia. Menurut Eddy, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia.

Belakangan ini heboh soal tambang ilegal di Kalimantan Timur yang disebut Ismail Bolong ada dugaan keterlibatan petinggi Polri. Selain itu, ada juga seorang warga mengeluhkan terkait tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah melalui salah satu kanal sosial media. Dia meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tambang ilegal tersebut.

Gibran Rakabuming pun menyebut tambang pasir di Klaten, Jawa Tengah mempunyai beking yang mengerikan.

"Menurut kami permasalahan illegal mining atau tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, terkait ilegal pasir. Tapi juga banyak di tempat lain, di Kalimantan illegal mining untuk batu bara, ada illegal mining untuk nikel dan lain-lain,” ujar Eddy sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Rabu (30/11/2022).

Advertisement

Eddy menilai permasalahan tambang ilegal ini harus ditindak secara hukum. Selain itu, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu. “Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, ditanggulangi secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, penegakan hukum yang tegas dan tidak memandang bulu,” tandas Eddy.

Komisi VII DPR RI, lanjut Eddy, saat ini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Illegal Mining untuk menangani masalah tambang ilegal. Salah satunya, Komisi VII akan mengusulkan agar Kementerian ESDM membentuk Ditjen Gakkum untuk menindak tambang ilegal.

“Target yang dicapai selain penanggulangan masalah illegal mining adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM, agar fungsi dan peran inspektorat tembang yang dirasakan sekarang yang belum maksimal bisa digantikan oleh Ditjen Gakkum di ESDM," ungkap Sekjen PAN ini.

Namun Eddy mengakui belum ada target terkait pembentukan Ditjen Gakkum ESDM itu. “Jadi masih belum bisa diketahui kapan pembentukannya karena Panja Illegal Mining itu sendiri masih belum selesai masa bekerjanya. Jadi itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan Panja Illegal Mining,” pungkas Eddy.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com