Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam seminar

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam seminar "Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023" yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), 5 Desember 2022. (B1.com/Herman)

Pengusaha Kembali Minta Pembatalan Permenaker 18/2022

Senin, 5 Des 2022 | 22:56 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kembali meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Aturan ini berpotensi menimbulkan risiko badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar di tahun depan.

"Yang paling penting, untuk mengurangi risiko PHK adalah membatalkan Permenaker Nomor18/2022, ini sudah pasti," kata Ketua Umum (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam seminar Indef, Senin (5/12/2022).

Haryadi meminta agar formula penetapan UMP 2023 kembali menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung 2 tahun, pengusaha sudah banyak melakukan efisiensi secara besar-besaran. Hal ini untuk dapat menopang kegiatan usahanya tetap bangkit. Permenaker 18/22 justru membuat dirinya tidak tahu apalagi yang harus di efisiensi.
"Selama pandemi 2020-2021 itu, perusahaan sudah sangat luar biasa melakukan efisiensi. Jadi kalau ditanya sekarang mau efisiensi yang lain, apalagi, kita juga sudah pada satu titik yang kelihatannya sudah maksimal," ucap Haryadi.

Baca juga: Lockdown Tiongkok Berlanjut, Apindo Minta Pemerintah Waspadai Dampak bagi Ekonomi Domestik

Advertisement

Dia menjelaskan, dunia usaha juga dihadapkan berbagai tantangan ekonomi, mulai dari lonjakan inflasi global, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, potensi krisis utang global, hingga potensi stagflasi.

Bahkan adanya gejolak pelemahan ekonomi Tiongkok akibat kebijakan zero covid-19, diproyeksi akan memberikan dampak bagi ekonomi dalam negeri. Negara Tirai Bambu merupakan negara dengan kontribusi terbesar pada perekonomian dunia dan mitra dagang utama Indonesia maka secara langsung dapat mengurangi permintaan.

Kondisi itu tentu akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Tiongkok, terutama untuk produk-produk komoditas. "Lockdown Tiongkok sampai hari ini masih terus-menerus. Itu agak miris melihat bagaimana dalam situasi kebijakan yang sangat ketat di Tiongkok, itu dampaknya ke kita semua, dunia pun juga kena," kata Hariyadi.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat melambat pada kuartal II-2022 menjadi 0,4% (year on year./yoy) atau merupakan pertumbuhan terendah sejak kontraksi ekonomi Tiongkok pada kuartal I-2020 di masa pandemi Covid-19.

Editor : Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com