BALI, investor.id - Business 20 (B20) mendorong negara-negara G20 untuk meningkatkan akses sumber pembiayaan infrastruktur yang terjangkau dan sesuai. Peningkatan akses ini adalah salah satu dari banyak rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh B20 lewat Finance & Infrastructure Task Force.

“(Rekomendasi kebijakan, red) ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan infrastruktur dengan melihat sisi supply pembiayaan, dari perspektif pemodal dan investor, dan sisi permintaan dari perspektif sponsor proyek dan pemangku kepentingan, serta hubungan antara keduanya,” ucap Chair B20 Finance & Infrastructure Taskforce Ridha Wirakusumah, sebagaimana dikutip dari policy paper B20 Finance & Infrastructure Taskforce.

Menurut Ridha, infrastruktur adalah enabler untuk kesejahteraan ekonomi. Ia menambahkan infrastruktur juga menjadi fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sayangnya, kesenjangan infrastruktur, yakni jumlah investasi untuk infrastruktur yang dibutuhkan di negara G20 maupun secara global begitu besar.

“Kesenjangan infrastruktur diperkirakan dapat mencapai $10,6 triliun pada tahun 2040 di negara G20 dan $15 triliun secara global,” jelas Ridha.

Adapun blended finance menjadi fokus utama dalam rekomendasi B20 terkait pembiayaan dan infrastruktur. Sebagaimana diketahui, blended finance menggabungkan berbagai sumber pendanaan baik itu pemerintah, sektor swasta, serta donor. 

Dalam komunike yang telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo tersebut, B20 mendorong peningkatan dukungan sektor publik untuk menggerakan pendanaan komersial untuk proyek infrastruktur. Dalam hal ini, B20 meminta agar negara G20, bank pembangunan multilateral, Development Finance Institution (DFI), dan lembaga berkaitan lainnya untuk meningkatkan pendanaan ke proyek infrastruktur lewat blended finance. 

Tak hanya itu, B20 lewat Finance & Infrastructure Task Force juga mendorong adanya kebijakan sektor publik untuk meningkatkan viability atau kelangsungan dari proyek infrastruktur. 

B20 menilai negara-negara G20 perlu mengembangkan pipeline untuk proyek-proyek yang siap diinvestasikan. Pipeline ini juga harus disesuaikan dengan prinsip G20 dan mendukung pertumbuhan yang inklusif secara gender maupun sosial. Risk-return dari proyek infrastruktur mereka juga harus menarik bagi investor komersial.

Sebagai informasi, B20 juga telah menetapkan sejumlah KPI untuk pencapaian peningkatan akses sumber pembiayaan infrastruktur. Dilansir dari komunike B20, dana swasta yang ditargetkan digerakkan ke negara berpenghasilan menengah dan rendah mencapai $100 miliar setiap tahunnya pada tahun 2024. Ini jauh lebih tinggi dari baseline (2019) yang sebesar $63,6 miliar. Kemudian, B20 juga menargetkan aliran blended finance tahunan naik dari $9 miliar (rata-rata 2015-2020) menjadi $20 miliar di tahun 2024. 

“Infrastruktur adalah motor bagi pengembangan sumber daya manusia. (Infrastruktur, red) berdampak positif pada kesehatan, pendidikan, standar hidup, inklusi digital, inklusi keuangan, ketahanan pandemi dan iklim, dan masih banyak lagi, apalagi jika dilakukan dengan mempertimbangkan inklusi gender dan sosial,” tutup Ridha.

Sebagai informasi, komunike B20 telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir perhelatan B20 Summit di Bali, Senin (14/11). Sebanyak 115 eksekutif terlibat pada B20 Finance and Infrastructure Task Force yang merepresentasikan 25 negara.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS