Rabu, 29 Maret 2023

Progres Infrastruktur IKN Capai 15%, Ini yang Sedang Dibangun

Muawwan Daelami
14 Jan 2023 | 12:22 WIB
BAGIKAN
Ilustrasi Gedung Sekretariat Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Waskita Karya)
Ilustrasi Gedung Sekretariat Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Waskita Karya)

JAKARTA, investor.id - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga, menyebut, saat ini progres pembangunan infrastruktur di IKN secara total mencapai 12% hingga 15%.

Capaian progres ini bervariasi seperti Bendungan Sepaku Semoi yang sekarang sudah mencapai 82% dan ditargetkan impounding pada Juni 2023 nanti.

“Pembangunan infrastruktur dasar pun terus dikebut dan beberapa di antaranya, pembangunan bendungan dan hunian pekerja konstruksi (HPK) mendekati tuntas,” papar Danis dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Anwar Ibrahim Serahkan Surat Minat Investasi Malaysia di IKN
 
Sementara terkait progres Sepaku Semoi, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Harya Muldianto menyampaikan, kebutuhan air baku di IKN hingga tahun 2035 diperkirakan mencapai 5.000 liter/detik, diantaranya dipasok dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, dan sumber lainnya.

Setelah tahun 2035, PUPR juga berencana untuk membangun Bendungan Batu Lepek berkapasitas 4.300 liter/detik di sebelah Utara atau di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Jadi, target tahun 2035 sampai tahun 2045 itu tersedia air sebanyak 9.300 liter/detik untuk memenuhi jumlah populasi yang akan ada di daerah IKN sampai 2045. Sementara untuk memenuhi kebutuhan Balikpapan masih cukup disuplai dari Bendungan Sepaku Semoi," imbuh Harya.

Danis melanjutkan, di samping Batu Lepek, dirinya juga tengah mengkaji untuk menarik air baku dari Sungai Mahakam karena potensinya yang feasible. Dengan demikian, ketersediaan air baku di IKN akan disesuaikan dengan jumlah populasi. Pasalnya, ia memperkirakan, pada tahun 2035 penduduk yang tinggal di IKN bisa mencapai dua juta penduduk.

Advertisement

Danis juga mengungkapkan, belum lama ini, pihaknya berhasil merampungkan penandatanganan sekitar 29 kontrak pekerjaan di IKN. Karena sebagai Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN, dirinya juga berperan menyiapkan pre construction meeting (PCM) untuk mendetailkan setiap tahapan konstruksi.

Dari 29 kontrak tersebut, sebanyak 19 kontrak pekerjaan sudah berjalan seperti Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, dan Istana Presiden. Sedangkan 11 kontrak baru diteken seperti kantor Kemenko, penanganan bendungan sepaku, jalan, dan proyek jaringan pipa air minum.

"Jadi, jika 11 kontrak ini sudah selesai, maka mulai besok berarti 20 kontrak sudah berjalan. Lalu, tambah 11 kontrak pekerjaan siap berjalan karena pre-construction meeting sudah selesai. Total 29 kontrak pekerjaan sudah diteken dan sekitar 5 kontrak lagi dalam proses pelelangan," terang Danis.

Selain Bendungan Sepaku Semoi, infrastrukfur dasar lain yang kini terus berjalan yaitu Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang Seksi 5A yang pada Maret 2023 nanti diharapkan progresnya dapat mencapai 25%.

Baca juga: Mengapa Indonesia Memindahkan Ibu Kota ke Hutan Hujan Kalimantan

Adapun, infrastruktur hunian pekerja konstruksi (HPK), Danis bilang, saat ini progresnya sudah mencapai 85% atau setara 19 tower yang rampung dari total 22 tower HPK yang dibangun. Bahkan, Danis memprediksi, pada Februari 2023 ini tower-tower hunian tersebut sudah mulai dihuni.

"Dalam konteks transformasi bekerja yang  baik, HPK ini dibangun agar jangan ada lagi bedeng-bedeng. Dengan kita sediakan akomodasi, efektivitas dari tertib bekerja diharapkan akan jadi lebih baik. Hasilnya, pekerjaan konstruksi akan jadi lebih baik. Makanya, hunian pekerja konstruksi kita centralize. Jadi, IKN ini bukan hanya membangun, tetapi juga mengubah budaya bekerja," jelas Danis.

Sesuai rencana, Danis memaparkan bahwa pengembangan wilayah di IKN terbagi menjadi sembilan wilayah pengembangan di antaranya mencakup kawasan inti pemerintahan yang terdiri dari 1A, 1B, dan 1C.

"Jadi, di IKN kita bicara sembilan wilayah pengembangan berkaiatan dengan industri energi baru terbarukan (EBT), pertanian, farmasi, maritim, dan lain-lain," tutup Danis.

Editor: Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Market 38 menit yang lalu

Anggarkan Dana Rp 250 Miliar, Cisadane (CSRA) Bidik Kenaikan Produksi CPO 25% 

CSRA membidik kenaikan produksi 25% dengan mengalokasikan belanja modal hingga Rp 250 miliar tahun ini
National 54 menit yang lalu

Mahfud MD Sebut Eselon I Tutup Akses Sri Mulyani Terkait Data Pencucian Uang di Kemenkeu

Menkeu sempat menanyakan kepada pejabat Kemenkeu terkait surat PPATK tentang transaksi mencurigakan.
National 57 menit yang lalu

Hindari Kemacetan Arus, Cuti Bersama Libur Idulfitri Digeser Maju dan Tambah 1 Hari

Pemerintah resmi merevisi cuti bersama dan libur Idulfitri dengan penambahan satu hari
National 1 jam yang lalu

Kepala PPATK Ungkap Transaksi Janggal Rp189 Triliun di Kemenkeu

Berikut analisa transaksi TPPU senilai Rp 189 di Kemenkeu berdasarkan analisa PPTAK
National 2 jam yang lalu

Di DPR, Mahfud Beberkan Transaksi Dugaan TPPU Rp 349 Triliun

Transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun terbagi dalam tiga kelompok.

Tag Terpopuler


Copyright © 2023 Investor.id