Anggaran Perlindungan Sosial Rp 476 Triliun, Jangan Dikorupsi ya!

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 476 triliun jangan dikorupsi. Hal itu diungkapkannya secara langsung kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).
"Semoga anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya," sebut Sri Mulyani.
Alokasi anggaran perlindungan sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan serta memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dia berharap belanja perlindungan sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung masyarakat dan memberdayakan kelompok masyarakat difabel untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.
"Anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan, bahkan bisa memberdayakan. Kalau 2022, Ibu Risma minta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan Rp 198 miliar yang dipakai untuk memberikan makanan lansia dan itu sudah tergunakan seluruhnya,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran perlindungan sosial tahun lalu manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Sebab itu, dia ingin memastikan anggaran tersebut terserap maksimal untuk mendukung program-program perlindungan sosial yang didesain oleh Kementerian Sosial pada tahun ini.
"Kami akan mendukung yang dilakukan Kementerian Sosial karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan. Sehingga yang beliau selalu menggunakan anggaran dari bansos pemerintah itu bisa dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan dan bahkan bisa langsung memberdayakan," ucap Menkeu.
Sebagai informasi, anggaran perlindungan sosial disalurkan pemerintah melalui belanja pemerintah pusat di Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun non K/L. Sepanjang tahun lalu, serapan belanja perlindungan sosial mencapai Rp 461,6 triliun. Anggaran ini disalurkan melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 173,6 triliun, non K/L Rp 257,1 triliun, dan transfer ke daerah Rp 30,9 triliun.
Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)
Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS
Berita Terkait
Berita Terkini
Nasabah Prioritas Berpotensi Meningkat, Mandiri Sekuritas Luncurkan MOST Priority
Mandiri Sekuritas meluncurkan MOST Priority. Hal ini seiring pertumbuhan investor pasar modal terus meningkat.Biden dan McCarthy Berbicara Soal Kesepakatan Plafon Utang AS
Presiden AS Joe Biden dan anggota kongres Kevin McCarthy melakukan pembicaraan melalui telepon soal kesepakatan plafon utangNPL Tinggi, BPR/BPRS Diminta Akselerasi Transformasi Digital
BPR/BPRS perlu mengakselerasi transformasi digital dalam proses bisnis, karena NPL masih tinggi.‘Fraud’ Masih jadi Isu, Indonesia Re dan Gallagher Re Gelar Claim Forum 2023
Claim Forum 2023 untuk meningkatkan kesadaran semua pihak seperti apa proses klaim yang baik dan benar dan demi mencegah terjadinya fraud.KKP Jajaki Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Fuzhou RRT
RRT termasuk pasar strategis produk perikanan Indonesia, di mana nilai ekspor tahun lalu mencapai US$1,12 miliar atau meningkat 26,29%.Tag Terpopuler
Terpopuler
