Sabtu, 1 April 2023

Defisit APBN 2,38%, Airlangga: Konsolidasi Fiskal Berjalan Lebih Cepat

Arnoldus Kristianus
26 Jan 2023 | 13:58 WIB
BAGIKAN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2023, Kamis (26/1/2023).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2023, Kamis (26/1/2023).

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari perkiraan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Berjalan Negara (APBN) akan kembali ke posisi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setelah tahun 2022. Namun, defisit sudah berada di bawah 3% dari PDB pada 2022.

"Konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari perjalanan semula, defisit APBN sudah di bawah 3% pada tahun 2022, yaitu 2,38%," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2023, Kamis (26/1/2023).

Advertisement

Dia menegaskan, kinerja pemerintah yang menjaga keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian berdampak baik terhadap sisi kesehatan dan perekonomian.

"Kinerja ini dapat dicapai berkat kebijakan Bapak Presiden, yaitu rem dan gas, yang berjalan responsif dan adaptif," tutur Airlangga.

Sementara itu, inflasi tetap terkendali di level 5,51%. Menurut Airlangga, terjaganya kestabilan harga terjadi karena koordinasi dan extra effort antara pemerintah pusat dan daerah. Indikator lain seperti tingkat pengangguran menurun menjadi 5,86% pada Agustus 2022, diikuti dengan penurunan kemiskinan menjadi 9,54% pada Maret 2022.

Saat ini, Indonesia sudah memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi. Menurut dia, tantangannya makin sulit untuk diprediksi maupun diperhitungkan.

Dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah menjalankan beberapa langkah yang diambil yaitu menerbitkan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan agar sektor keuangan resilien.

Langkah berikutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta kerja, serta pengaturan devisa hasil ekspor (DHE) yang diharapkan dapat memitigasi resiko stagflasi dengan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti.

"Tentu ini untuk menghasilkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan maupun nilai tukar rupiah," ujarnya.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Market 5 menit yang lalu

Kuartal I-2023, Total Emisi Obligasi dan Sukuk Tembus Rp 27,46 Triliun

BEI menyebut, total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun ini atau kuartal I-2023 tembus Rp 27,46 triliun.
Market 32 menit yang lalu

Perkuat ESG, DOID Gandeng Torajamelo

BIRU siapkan utang yang dapat dikonversi menjadi saham senilai Rp7,5 miliar yang akan dimanfaatkan untuk tingkatkan dampak sosial Ahana.
Market 50 menit yang lalu

BEI Hentikan Sistem Perdagangan FITS, Mengapa?

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian layanan sistem perdagangan Fixed Income Trading System (FITS). Mengapa?
International 1 jam yang lalu

ASEAN Sumbang 3% dari PDB Riil Dunia

Kapasitas ASEAN harus diperkuat untuk menjawab tantangan hari ini, dan tantangan 20 tahun ke depan.
National 2 jam yang lalu

Kabar Gembira, UI Umumkan 410 Camaba Lewat Jalur Talent Scouting

Sebelumnya, sebanyak 2.049 orang calon mahasiswa baru lolos penerimaan masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
Copyright © 2023 Investor.id