JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 pada hari ini, Senin (20/01/2023), yang merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. BI juga meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 yang merupakan bagian dari dukungan nyata bank sentral dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua publikasi ini mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju". “Kami melihat sinergi dan inovasi adalah dua kata kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi rentetan gejolak global dan menjadi elemen strategis dalam mempercepat kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sambutan peluncuran kedua laporan tersebut.

Perry menyatakan, penyampaian laporan tersebut juga diamanatkan dalam pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Lebih lanjut, Perry memaparkan tiga hal mengenai pandangan prospek perekonomian ke depan. Pertama, bersyukur dan optimis bahwa stabilitas perekonomian tetap terjaga dan berlanjutnya proses pemulihan perekonomian serta waspada akan dampak gejolak perekonomian global terhadap kinerja perekonomian nasional.

Kedua, pentingnya konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan yang makin mengemuka. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung efektivitas kebijakan melalui pembentukan rational expectation.

LPI 2022 menjabarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022, arah kebijakan, dan sasaran untuk tahun 2023. Disebutkan, perekonomian Indonesia pada 2022 tetap kuat didukung kebijakan BI yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional. Ke depan, bauran kebijakan BI pada 2023 yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian.

Dalam kaitan ini, tandas Perry, kebijakan moneter pada 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

“Arah kebijakan BI tersebut juga bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada di lintasan jangka menengah menuju visi Indonesia Maju,” tutur Perry.

Pembahasan penting yang juga diangkat dalam LPI 2022 ialah tentang Presidensi G20 Indonesia dan “Proyek Garuda" terkait arsitektur Rupiah Digital. Indonesia dalam Presidensi G20 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger", yang menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian global.

Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) berperan aktif melalui jalur keuangan untuk memperkuat koordinasi global dalam memitigasi risiko ekonomi global jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah. “Proyek Garuda" oleh BI dijadikan sebagai proyek yang memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur Rupiah Digital. “Mempertimbangkan bahwa Proyek Garuda merupakan inisiatif berskala nasional maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan,” ucap Perry.

KEKSI 2022

Sedangkan KEKSI 2022 menguraikan perkembangan, sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023. Publikasi menyampaikan sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respons kebijakan nasional, mampu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah diprakirakan terus tumbuh pada 2023 sehingga menopang upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia,” pungkas Perry yang tahun ini akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur BI yang telah diemban sejak 2018 silam

Editor: Nasori (nasori@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS