JAKARTA, Investor.id – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta  menyatakan, keberadaan DPD P3RSI Jatim dipandang perlu, agar eksistensi organisasi P3RSI dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan rumah susun (rusun) di Jatim. Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan rumah susun di Jatim, maka DPD P3RSI Jatim diharapkan dapat membantu mencarikan solusi para anggotanya.

“Persoalan yang kita hadapi sekarang ini, selain kurangnya sosialisasi regulasi rumah susun, juga banyaknya perubahan aturan di bidang rumah susun. Repotnya, aturan yang ada juga belum dapat menjadi solusi terbaik untuk memberikan keadilan semua pihak,” kata Adjit, dalam keterangannya, Senin (30/1/2023), usai melantik pengurus baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) P3RSI Jawa Timur (Jatim) periode 2023 -2026.

Adjit mengatakan, regulasi rumah susun baik di level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan gubernur (Pergub) masih sering membuka peluang multitafsir. Akibatnya, terjadi banyak konflik pengelolaan rumah susun yang hingga kini belum terselesaikan.

Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy yang juga hadir di acara tersebut menyampaikan dukungannya terhadap dilantiknya pengurus baru DPD P3RSI Jatim dan berharap dapat bersinergi dalam dengan asosiasi perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun itu.

“Di Kota Surabaya, umumnya di Jawa Timur, masalah rumah susun (gedung strata title) cukup pelik. Banyak persoalan yang dihadapi, mulai keterlambatan serah terima, tarif iuran pengelolaan lingkungan (IPL), hingga pengelolaan. Kami sendiri di REI Jatim sering mendapat surat dari user (konsumen) dan kita mediasi dengan pengembangnya,” kata Soesilo.

Soesilo mengatakan, secara garis besar persoalan rumah susun di Jatim adalah kurang komunikasi antara pelaku pembangunan, pemilik dan penghuni, serta badan pengelola. Selain itu, sebagai ’budaya baru’, aturan (regulasi) tinggal di rumah susun (terutama apartemen) kurang tersosialisasi dengan baik kepada seluruh stakeholders rumah susun.

“Karena itulah, kami berharap, REI Jatim dan P3RSI Jatim dapat bersinergi, khususnya dalam mengedukasi pelaku pembangunan, pemilik/penghuni, dan badan pengelola, serta pemerintah daerah, kota dan kabupaten,” jelasnya.

Benahi regulasi

 Ketua DPD P3RSI Jatim, Ariyanto Hermawan mengatakan, persoalan-persoalan utama yang sedang dihadapi stakeholders rumah susun di Jatim antara lain masa transisi pengelolaan, perizinan, pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), pengesahan PPPSRS, fiksi antara pelaku pembangunan dengan pemilik/penghuni rumah susun), serta daya dukung regulasi sebagai solusinya.

Selain itu, lanjut Ariyanto, terjadinya perubahan-perubahan aturan di bidang pengelolaan rumah susun dalam tiga tahun terakhir ini membuat stakeholders rumah susun di Jatim harus melakukan banyak penyesuaian, dengan regulasi-regulasi terbaru di bidang pengelolaan rumah susun.

Saat ini stakeholders rumah susun memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan terutama, melakukan berbagai perubahan di segala aspek untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang terus berubah. Perubahan-perubahan aturan berimplikasi pada pola-pola hubungan antar pemangku kepentingan di rumah susun.

“Kami mengharapkan dukungan seluruh pemangku kepentingan rumah susun di Jatim, khusus pemerintah kota/kabupaten dan REI Jatim untuk membenahi dan mensosialisasikan aturan-aturan terkait rumah susun,” ujar Ariyanto.