JAKARTA, investor.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 akan berjalan optimal.

Hal ini terjadi karena penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), meskipun sedikit melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

“Kuartal I-2023, Insya Allah akan lebih kuat kuartal I-2022 karena 2022 waktu itu varian Omicron mulai muncul. Jadi, kami memperkirakan kuartal I -023 momentum pertumbuhan akan sangat kuat,” ucap Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/1/2023).

Dia menegaskan, inflasi menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi pada akhir 2022 tahun sebesar 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari perkiraan pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.

Sementara itu, inflasi inti tercatat rendah pada akhir 2022 yaitu sebesar 3,36% (yoy) jauh lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI) sebesar 4,61% (yoy).

Penurunan inflasi IHK dan inti tersebut sebagai hasil koordinasi yang sangat erat antara pemerintah dan BI melalui respons kebijakan moneter BI yang dijalankan secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Hal ini juga didukung dengan pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ke depan, inflasi inti diprakirakan tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023.

“Berbagai faktor ini menimbulkan suatu proyeksi untuk 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap di kisaran 5% sampai 5,3%. Meskipun downside risk ada tetapi kita kenali atau kita lihat, namun upside jauh lebih kuat,” ujar Sri Mulyani.

Bauran Kebijakan

Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Dari sisi kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sedangkan untuk kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth).

“Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas melalui penguatan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa,” kata Perry.

Dia menjelaskan, BI sejak Agustus 2022 dengan terukur telah menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. BI meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 basis poin (bps) hingga menjadi 5,75% pada Januari 2023 memadai, untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan Inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II-2023.

“Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation), diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari devisa hasil ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar,” kata Perry.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS