JAKARTA, investor.id – Kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan ekosistemnya mendapat guyuran insentif dari pemerintah. Insentif berupa potongan tarif akan diberikan kepada badan usaha yang menggarap stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Sementara itu, insentif Rp 7 juta juga disiapkan untuk motor konvensional yang dikonversi ke motor listrik. Selain itu, setiap pembelian mobil listrik yang diproduksi di Indonesia akan disubsidi Rp 80 juta.

Pemberian insentif secara masif mampu mengakselerasi pembentukan ekosistem EV di Tanah Air, khususnya baterai EV. Dengan terbentuknya ekosistem EV, pasar EV bakal tumbuh lebih kuat di dalam negeri. Jika kondisi ideal ini terwujud, Indonesia bisa menjadi pemain utama EV di dunia.

Hal itu diungkapkan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno, serta Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier secara terpisah di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Sementara itu, pengamat EV dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi mengatakan, pemerintah tidak boleh mundur dalam pengembangan ekosistem EV.

Pengembangan EV sebaiknya dimulai dari sepeda motor dan transportasi publik, sebelum masuk ke mobil pribadi. Indonesia juga bisa menggandeng Australia sebagai salah satu produsen litium terbesar di dunia.

“Soalnya, Indonesia tidak memiliki litium, bahan baku paling mahal bagi pembuatan baterai EV,” ujar Agus Purwadi kepada Investor Daily.

Pemerintah optimistis Indonesia bakal menjadi salah satu dari tiga produsen baterai EV terbesar di dunia pada 2027. Pemerintah menargetkan baterai pertama litium diproduksi di dalam negeri pada 2025. Kemampuan memproduksi baterai EV merupakan langkah awal Indonesia menjadi pemain utama EV di kancah global.

Dalam satu dekade ke depan, pemerintah memproyeksikan 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik terjual setiap tahun. Pada 2030, di Indonesia, ditargetkan telah terbangun 31.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan 67.0000 stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Sejumlah produsen baterai EV global telah berinvestasi di Tanah Air, salah satunya produsen baterai EV asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) yang meneken perjanjian kerja sama pembangunan ekosistem baterai EV dengan holding BUMN, MIND ID, pada pertengahan Januari 2023.

Pabrikan mobil listrik global, BYD Automobile Co Ltd dan Tesla, juga tengah memfinalisasi rencana investasinya di Indonesia. Total investasi yang masuk ke industri hulu dan hilir baterai EV di Tanah Air disebut-sebut mencapai US$ 21 miliar lebih hingga lima tahun ke depan.

Melonjak 204%

Menurut Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Kementerian ESDM telah menyiapkan insentif bagi badan usaha yang akan menggarap SPKLU tahun ini. “Insentif tersebut berupa potongan tarif atau tarif tambahan untuk satu kali pengisian daya atau potongan tarif,” kata dia.

Dia menjelaskan, untuk memberikan insentif bagi badan usaha yang menggarap SPKLU, menteri ESDM akan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dadan Kusdiana tidak membeberkan lebih lanjut perihal beleid baru yanfg segera diterbitkan itu. “Permen ini kaitannya dengan revisi regulasi SPKLU. Ada insentif tambahan bagi para pengembang SPKLU dengan tarif untuk sekali charge. Akan dibuka tarif selain kWh yang dikonsumsi. Ini akan membuat investasi SPKLU lebih menari lagi,” ujar dia.

Sumber Investor Daily menyebutkan, revisi Permen ESDM tersebut antara lain menyangkut tarif curah, di mana tarif curah untuk tegangan menengah 20 kV dikenai tarif Rp 714 per kWh. Beleid ini mengacu pada Permen ESDM No 28 Tahun 2016. Selanjutnya tarif layanan khusus (tegangan rendah) dikenai tarif Rp 1.650 per kWh.

Berdasarkan ketentuan baru itu nanti, tarif curah akan diberikan kepada badan usaha SPKLU berdaya di atas 200 kVA yang berlangganan ke PLN dengan ketentuan minimum tiga unit untuk fast charging dan dua unit ultrafast charging. Tarif layanan khusus diberikan kepada badan usaha yang berlangganan di bawah 22 kW dengan teknologi slow charging dan medium charging.

Dalam ketentuan baru iru nanti, tarif konsumen dari badan usaha SPKLU maksimal Rp 2.475 per kWh untuk teknologi slow, medium, fast, dan ultrafast charging.

Investasi tambahan untuk menyediakan SPKLU tipe fast dan ultrafast charging dikenai biaya layanan (biaya beban) yang bersifat fix satu kali setiap pengisian. Biaya layanan fast charging maksimal Rp 21.974 per charging dan ultrafast charging maksimal Rp 62.500 per charging.

Dadan Kusdiana mengungkapkan, Kementerian ESDM menargetkan 1.030 unit SPKLU tahun ini. Pada 2022, realisasi pengadaan SPKLU mencapai 1.415 unit, melonjak 204% dari target 693 unit. “Itu berkat dukungan BUMN dan swasta dalam menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada November 2022,” tutur dia.

Dia menerangkan, target pembangunan SPKLU tahun ini hampir dua kali lipat dari 2022 guna memenuhi kebutuhan daya pemilik kendaraan listrik. Nilai investasi SPKLU mencapai Rp 200 juta hingga Rp 400 juta, tergantung teknologi kecepatan pengisian dayanya.

Kecuali pemberian insentif untuk SPKLU, menurut Dadan, Kementerian ESDM bakal menggulirkan program konversi motor ber-BBM ke motor berbasis baterai listrik. Program ini menyasar motor berusia 7-10 tahun dengan kapasitas silinder (cc) 100-125. Program konversi ini terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Nantinya masyarakat mendapatkan insentif konversi sebesar Rp 7 juta per unit motor dari total biaya konversi yang mencapai Rp 15 juta,” tutur Dadan yang belum bersedia merinci teknis penyaluran insentif dengan alasan beleid tersebut masih dalam tahap finalisasi.

Dadan optimistis program konversi mampu menekan emisi dan konsumsi BBM di dalam negeri. “Rencananya tahun ini ada 50 ribu motor yang dikonversi,” ucap dia.

1.273 Unit SPKLU

Menurut Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, PLN terus mendukung pertumbuhan ekosistem EV di Indonesia, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur SPKLU.

Hingga kimi, kata dia, terdapat 588 unit mesin SPKLU di 257 titik lokasi yang tersebar di Indonesia. Tahun ini, PLN memproyeksikan bisa berkolaborasi untuk menghadirkan 1.273 unit SPKLU. “Dengan berkolaborasi, PLN terus menambah pengoperasian SPKLU guna mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air,” tandas dia.

Gregorius menuturkan, PLN juga gencar mendukung ekosistem kendaraan listrik melalui kerja sama dengan mitra melalui waralaba (franchise) pembangunan SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU)  bersama perbankan, mal, kantor-kantor, swasta, operator jasa transportasi, dealer motor, dan mitra lainnya.

“Dengen bagitu, ke depan, ekosistem EV bisa terwujud seiring banyaknya SPKLU dan SPBKLU yang difasilitasi PLN,” tutur dia.

Dia menjelaskan, untuk memudahkan pihak yang berminat menjadi mitra penyediaan SPKLU, PLN telah menyediakan website https://layanan.pln.co.id/partnership-spklu. Melalui website ini, para badan usaha yang hendak turut serta dalam membangun SPKLU bisa mendaftar melalui kanal tersebut.

“Dalam kerja sama franchise ini tersedia beberapa paket, yakni medium charging, fast charging, hingga ultra fast charging. Paket investasinya mulai dari Rp 342 juta,” ujar dia.

Gregorius mengemukakan, kebutuhan lahan untuk SPKLU sekitar 42 m2. Saat ini terdapat lebih dari 48 calon mitra yang berminat untuk berkolaborasi mengembangkan SPKLU. Selain menyiapkan infrastruktur, PLN telah meluncurkan electric vehicle digital services (EVDS) yang terintegrasi dengan SuperApps PLN Mobile guna menjawab kebutuhan masyarakat terkait kendaraan listrik.

Progres Bagus

Secara terpisah, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno memastikan perkembangan kendaraan listrik bagus atau ada peningkatan sejalan dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukung, seperti SPKLU.

“Mobil listrik progresnya bagus, ada peningkatan untuk perkembangannya, baik sepeda motor maupun mobil. Cuma untuk datanya belum ter-update, yang jelas peningkatannya mulai bagus, karena SPKLU-nya sudah mulai tumbuh di mana-mana,” papar Hendro kepada Investor Daily.

Menurut Hendro, ekosistem mobil listrik sudah mulai terbentuk. Hal itu terlihat pada banyaknya SPKLU dan berbagai pembenahan. “Perkembangan mobil listik akan lebih pesat jika nanti ada insentif dari pemerintah untuk pembelian kendaraan baru,” ucap dia.

Hendro menegaskan, pemerintah sangat serius mendukung perkembangan EV. “Kemarin kami juga rapat di Kemenko Marves yang dipimpin Menko Marves, dengan mengundang menhub dan menteri ESDM. Juga dari Kemenperin, pokoknya semua stakehoders,” papar dia.

Dia mengungkapkan, peran Kemenhub dalam mendukung mobil listrik antara lain mempercepat pembuatan Sertifikat Uji Tipe (SUT) atau Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (SRUT). Kedua yaitu masalah fiskalnya berupa biaya SUT dan SRUT yang digratiskan untuk konversi motor listrik.

Hendro Sugiatno mengakui, untuk kendaraan baru, besaran biaya yang dibebaskan belum dipastikan, namun yang pasti lebih murah dari biaya kendaraan konvensional.

“Biasanya utuuk mengurus surat uji tipe itu kan ada biaya untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tapi kendaraan yang mengurus SUT untuk konversi motor, PNBP-nya kita zero-kan,” tandas dia.

Dia menambaukan, SUT kendaraan baru belum jelas besarannya. “Tapi yang konversi kita dukung untuk men-zero-kan. Biaya kendaraan baru memang tidak sebesar kendaraan yang konvesional,” tutur dia.

Tingkatkan Penjualan

Dirjen ILMATE Kemenperin, Taufiek Bawazier menerangkan, insentif kendaraan listrik yang tengah digodok pemerintah tak hanya terbatas pada mobil pribadi dan motor listrik, tapi juga bus. Insentif tersebut bakal meningkatkan penjualan mobil listrik sebesar 30%.

“Insentif ini pasti memengaruhi penjualan mobil listrik, karena elastisitasnya ada di sekitar 3%. Jadi, kalau turun 1% (harga) maka volumenya naik 3%. Misalnya turun 10% maka volumenya naik 30%,” ujar dia.

Taufiek menegaskan, ekosistem EV Indonesia merupakan yang terbaik di Asia. Dari segi aturan, guna mengakselerasi kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Kemenperin juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Emisi Karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle), dan Permenperin No 7 tahun 2022 tentang Keteruraian CKD-IKD KBL Berbasis Baterai.

Adapun untuk insentif, menurut Taufiek Bawazier, bpemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Regulasi ini memberikan dasar PPnBM 0% bagi kendaraan listrik yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dia menjelaskan, untuk pemda juga ada keringanan pajak kendaraan listrik. Pajak kendaraan bermotor (PKB) kendaraan listrik yang dibayarkan tiap tahun berbarengan dengan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) jauh lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional. Begitu juga bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Bahkan ada daerah yang membebaskan BBNKB kendaraan listrik.

Membangun ekosistem EV, kata Taufiek, juga berkaitan dengan meyakinkan konsumen. “Memang perlu perluasan charging station. Ini sebenarnya paralel. Kalau dilihat siginifikasinya sudah sekitar 40 ribu mobil listrik beredar di Indonesia pada 2022. Tapi kalau dilihat dari persentase itu naiknya ratusan persen,” papar dia.

Menurut Taufiek, Kemenperin menggunakan pendekatan secara teknokratik dalam mengembangkan kendaraan listrik. Pertama adalah TKDN, di mana semua bangsa pasti menginginkan adanya nilai tambah di dalam negerinya. Kedua adalah fairness untuk baterai listrik. Di Thailand, mobil listrik dengan kapasitas baterai sampai 30 kwh mendapat insentif sekitar 70 ribu bath atau Rp 31 juta. Lalu untuk yang di atas 30 kwh sekitar 140 ribu bath atau Rp 63 juta.

“Pendekatan kita sebetulnya hampir sama, cuma kita buat tiga. Jadi, di bawah 30 kWh untuk mobil yang kecil-kecil. Lalu kapasitas baterainya lebih tinggi antara 30-50 kWh, dan 50 kWh ke atas,” ucap Taufiek.

Dia menerangkan, mobil listrik tipe hibrid juga memberikan kontribusi 50% dalam pengurangan bahan bakar fosil. Hanya saja, keputusan insentifnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Siapa pun yang berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) diberikan reward. Tetapi nggak bisa pukul rata. Misal dikasih insentif Rp 80 juta, tetapi kan harus lihat dulu. Jadi, fairness-nya kita bangun, transparan juga. Yang paling penting dalam pengembangan EV di dalam negeri adalah nilai tambahnya,” ujar dia.

Dia mengakui, industri motor sebenarnya sudah siap beralih ke motor listrik. Industri tersebut memiliki 41 pabrik dengan kapasitas 1,1 juta unit per tahun. “Itu sudah siap. Mobil terus bertambah,” ucap dia.

Taufiek mengungkapkan, pihaknya baru saja menerima utusan pabrikan otomotif dari Eropa yang berniat membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Kebijakan Indonesia dinilai sangat atraktif untuk kendaraan listrik dibandingkan negara lain.

“Saya sampaikan juga ke pabrikan Eropa itu, kalau mau bangun di Indonesia jangan jual yang mahal-mahal. Cari yang Rp 300 juta ke bawah. Ternyata dia punya produknya. Ini kan menarik. Saya kira akan mewarnai Wuling dan Hyundai. Biar tambah banyak,” kata Taufiek yang menolak menyebutkan nama pabrikan otomotif tersebut.

Dia menjelaskan, pabrikan mobil asal Eropa itu juga ingin menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor baru. Kemenperin telah membeberkan kepada mereka bagaimana cara pemerintah mendukung para investor untuk membangun bisnisnya di Indonesia dan benefit apa saja jika menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor.

“Saya terangkan juga bagaimana aturan pemerintah untuk mulai dari hulu, hingga ekspor ke Australia yang nol persen. Kalau dia menjadikan Indonesia sebagai hub, paling tidak pasar Asean dan Austrlia kita pegang. Dia punya jaringan yang cukup kuat di Eropa," papar dia.

Taufiek menambahkan, pabrikan otomotif asal Eropa itu juga ingin membangun industri EV dari hulu hingga hilir, seperti pembangunan baterai EV. "Selama ini dia punya link baterai, juga mau mencari partner untuk bangun katoda. Ya mereka ingin bangun di Indonesia. Tadi board director-nya langsung bilang tertarik," ucap dia.

Dia mengatakan, Indonesia mempunyai 93% bahan baku baterai mobil listrik, seperti nikel, mangan, dan kobalt. Untuk itu, Kemenperin tidak khawatir soal 7% sisanya, sepert litium dan grafit. Sebab, dunia baterai mobil listrik terus berkembang.

“Ini mungkin perang teknologi di baterai. Apa pun baterainya, Indonesia punya semua bahan bakunya. Tinggal bangun dengan skala ekonomi,” tandas Taufiek.

Momentum Jangan Lewat

Menurut pengamat EV dari ITB, Agus Purwadi, untuk menjadi pemain utama EV dunia, Indonesia harus kuat di hulu, antara, hingga hilir, mulai dari pengolahan nikel, material precursor dan katoda, hingga battery cell, pack, energy storage system (ESS), dan recycling.

“Nah, kita dominasinya nikel. Tapi kan masih dalam bentuk mentah yang butuh diolah lagi dari hulu sampai hilir, harus ada industrinya,” kata dia.

Agus mengemukakan, keputusan pemerintah membentuk holding baterai PT Indonesia Baterai Indonesia (IBI) atau Indonesia Battery Corporation (IBC) pada 2021 sudah tepat. IBC dibentuk sebagai konsorsium yang berisikan empat BUMN sektor pertambangan dan energi, yaitu holding industri pertambangan Mineral Industry Indonesia (MIND ID), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Pertamina, dan PLN dengan komposisi saham masing-masing 25%.

IBC didirikan dengan tujuan mengelola ekosistem industri baterai EV terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Sayangnya, share holders-nya masing-masing 25%. Itu yang membuat IBC bergerak lambat,” tandas dia.

Dengan porsi kepemilikan saham yang rata, kata Agus, IBC secara korporasi sulit mengambil keputusan, termasuk dalam berinvestasi dan menjalin kemitraan. Sebaiknya struktur kepemilikan sahamnya tidak seperti itu, harus ada yang dominan. Harus pula dipiah, siapa yang main di hulu, antara, dan hilir,” tutur dia.

Agus Purwadi mengakui, menjadi pemain utama EV di kancah global tidak mudah. “Secara global, player yang menguasai pasar EV saat ini sangat terbatas, hanya 6-8 pemain, yang didominasi Tiongkok, Korea, Jepang, Eropa, dan AS,” ujar dia.

Menurut Agus, membangun industri EV yang terintegrasi membutuhkan sumber daya yang sangar besar, baik dari sisi teknologi maupun modal. “Ini higtech dan high investment, risikonya pun besar,” ucap dia.

Di level global pun, menurut Agus Purwadi, para pemain EV belum jorjoran masuk ke industri hilir, khususnya EV dan baterai EV. Tiongkok, misalnya, sekarang baru dalam tahap penguasaan material. Itu pula yang mereka lakukan saat ini di Indonesia.

“Industri EC Tiongkok saat ini pemanfaatan kapasitas terpasang (utilisasi)-nya maish rendah. Jadi, yang dibutuhkan mereka adalah penguasaan material. Makanya prioritas mereka mem-full utulisasi industri existing-nya,” tutur dia.

Agus menegaskan, untuk membangun industri EV yang kuat, Indonesia harus membangun pasarnya terlebih dahulu. Saat ini, karena pasar EV di Indonesia belum berkembang, investor yang masuk pun baru sebetas berinvestasi di hulu. “Kalau market di dalam negeri belum tumbuh, investor akan mikir-mikir untuk main di hilir. Tesla, misalnya, masih berhitung” ujar dia.

Karena itu, menurut Agus Purwadi, pemerintah harus jorjoran memberikan insentif di hilir agar pasar EV di dalam negeri tumbuh dan berikembang. Dengan begitu pula, industri hulu EV bisa ikut berkembang. “Demand harus di-create,” ucap dia.

Agus mengingatkan, pemerintah sebaiknya menciptakan pasar EV di dalam negeri dari sepeda motor dan transportasi publik, sebelum masuk ke mobil pribadi. “Pemerintah bisa meminta seluruh PNS menggunakan sepeda motor listrik dan transportasi umum berbasis EV. Setelah itu, baru meluas ke mobil pribadi,” kata dia.

Di sisi lain, menurut dia, Indonesia sulit jika membangun secara mandiri industri EV. Itu karena Indonesia tidak memiliki seluruh bahan baku pembuatan EV, misalnya litium dan grafit. ”Indonesia bisa menggandeng Australia sebagai salah satu produsen litium terbesar di dunia, sehingga produk EV yang kita jual nanti bisa kompetitif,” tandas dia. (ev/az)

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS