JAKARTA,investor.id - Bank Indonesia (BI) menyatakan untuk keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah (middle income country), Indonesia harus melakukan transformasi sektor riil dalam bentuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi formal.

Baca juga: Hadapi Resesi Global, UMKM Jadi Penyelamat Ekonomi

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ada lima aspek penting yang saling mendukung dan perlu diintegrasikan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sampai saat ini, Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam lima aspek tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah, hilirisasi sejumlah komoditas telah mulai menuai hasil, dan digitalisasi yang sedemikian pesat di tengah masyarakat.

“Reformasi struktural juga menjadi komitmen pemerintah melalui Undang Undang Cipta Kerja guna memperbaiki kemudahan berusaha,” ujar Dody saat dihubungi Investor Daily pada Rabu (08/02/2023).

Dia mengatakan, sebagai negara yang berada di kategori upper-middle income country, Indonesia memiliki prospek untuk bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country) bila mampu mengatasi sejumlah tantangan struktural perekonomian seiring terus berinovasi dan menjaga stabilitas.

Baca juga: Arah Suku Bunga

“Kita perlu effort maksimal untuk mencapai PDB per kapita US$ 12 ribu dari posisi saat ini di sekitar US$ 4.783 sehingga dibutuhkan strategi dan kerja keras dari seluruh pihak,” kata dia.

Kekuatan industrialisasi perlu terus didorong agar Indonesia bisa naik kelas. Menurut Dody, Indonesia telah berada di jalur yg tepat dgn mendorong hilirisasi, melakukan pembatasan ekspor bahan mentah, dan merancang insentif bagi peningkatan backward and forward linkage seperti melalui pembangunan smelter.

“Selain itu, di beberapa negara, ekspor jasa yang berkualitas juga dapat menjadi indikator. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas SDM yang mampu bersaing dengan pasar tenaga kerja global,” kata Dody.

Untuk bisa keluar dari jerat middle income trap, pemerintah harus melihat aspek magnitude atau skala dari perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak perbaikan yang berskala besar sehingga dampaknya dapat signifikan secara nasional dan bersifat irreversible change atau sangat sulit untuk mundur kembali.

Baca juga: Pemulihan 2022 Berjalan Baik, Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diprediksi Tetap Kuat

Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah agresivitas pemerintah dalam membangun infrastruktur akan menjadi katalis nyata pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah termasuk yang paling ujung/tertinggal.

“Multiplier dari aktivitas sosial-ekonomi yang dimungkinkan akibat ketersediaan infrastruktur akan sangat besar dan bersifat irreversible,” kata Dody.

Secara terpisah, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Indonesia berpeluang untuk menjadi high income country sebelum tahun 2045. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6% ke depan, Indonesia dapat menjadi high income country antara tahun 2041-2043.

Indonesia sudah mulai menyiapkan langkah-langkah menuju transformasi ekonomi. Adapun tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Untuk mencapai itu (high income country), Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi. Ini kunci penting agar kita bisa keluar dari middle income trap,” kata Amalia.

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS