JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi. Tahun 2024 juga menjadi salah satu momentum untuk Indonesia keluar dari jebakan perangkap menengah (middle income trap).

“Tahun 2024 ini adalah tahun krusial terkait bonus demografi dan dalam program untuk lepas dari middle income trap,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 pada Senin (20/2/2023).

Dia mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Asumsi makro dalam KEM-PPKF 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 14.800-15.400 per dolar AS, suku bunga surat perbendaharaan negara 6,5-7,4%, ICP US$ 75 sampai 85 per barel, produksi minyak 592 ribu – 691 ribu barel per hari, dan produksi gas 1,007 juta – 1,058 juta juta barel setara minyak per hari. Target pembangunan tahun 2024 adalah tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5 %, rasio gini 0,36 sampai 0,37, dan tingkat pengangguran 3,6% sampai 4,3%.

Pemerintah akan mengambil langkah antisipatif agar resiliensi pertumbuhan ekonomi terjaga. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pertumbuhan konsumsi dan investasi menjadi penting dan tahun 2024 ini adalah tahun krusial terkait bonus demografi dan untuk lepas dari middle income trap,” tandas Airlangga.

Upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi 2024 juga dilakukan melalui transformasi dalam bentuk hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA), transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi industri, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar pemerintah bisa memberikan insentif fiskal terhadap sektor otomotif sehingga bisa meningkatkan daya saing. Dengan adanya insentif ini pemerintah bisa mendorong pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle). Upaya pengembangan rantai pasok dalam industri tidak hanya berhenti di tembaga, katoda, dan prekursor saja, namun hingga secara menyeluruh terhadap ekosistem otomotif.

“Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar mempersiapkan (industri kendaraan listrik) yang bisa bersaing dengan negara lain seperti Thailand, agar industri kendaraan listriknya pindah ke Indonesia,” tandas Airlangga.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS