JAKARTA, Investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken aturan yang memudahkan para investor untuk berusaha di Ibu Kota Negara (IKN), seperti pemberian insentif pengurangan pajak penghasilan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023. 

Meski sudah ada payung hukumnya, para calon investor perlu mendapatkan kejelasan terhadap insentif yang bakal didapatkan. Salah satu calon investor IKN Ario Djojohadikusumo mengatakan, biasanya apa yang terbubuh di atas secarik kertas sering berbeda dengan di lapangan. 

Baca juga: Jokowi Gaet Perusahaan Jepang Investasi di IKN

"Kami sebagai calon investor di IKN perlu kejelasan tentang insentif karena banyak berita yang perlu diperjelas, benar PP Nomor 12/2023 sudah ke luar, tapi biasanya di atas kertas beda dengan persepsi orang-orang yang menjalankannya," ungkap Ario Djojohadikusumo kepada BTV di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada Selasa, (23/5/2023) malam. 

Ario mengatakan, insentif pajak inilah yang sangat memberikan harapan bagi swasta yang ingin menanamkan modal di IKN. "Mending kita keluarkan kontribusi riil kepada IKN untuk membantu membangun jalan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.Yang penting adalah kepastian agar prosesnya tidak dipersulit kedepan karena dasar hukumnya sudah ada dan prosesnya berjalan lancar," tambah dia. 

Ario mengungkapkan, investor perlu mengetahui detil terkait kemudahan berusaha yang didapatkan. Bahkan,  mengetahui serta menindaklanjuti berbicara dengan siapa. Supaya harapan Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN ini bisa segera tercapai. 

Baca juga: Jokowi Minta Dukungan Dana US$ 20 M di IKN dari Kanada Tak Berupa Utang

"Agar tercapai harapan negara dan presiden Joko Widodo bahwa IKN bisa terselenggara dengan baik dengan kepastian hukum ke depan," sebut Ario. 

Terlebih sebelumnya, target pembangunan IKN sempat tersendat karena terkendala pandemi Covid-19 dua tahun belakangan. Sehingga anggaran pemerintah fokus untuk penanganan Covid-19.

"Dua tahun anggaran pemerintah fokus untuk Covid dan itu memang udah seharusnya ya, 70 triliun kita habis untuk vaksin. Nah, maka dari itu kita berharap ke depannya keterlambatan ini bisa kita atasi dengan kontribusi swasta," jelas Ario. 

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS