Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Foto: IST

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Foto: IST

51 Peraturan Pelaksana UU Ciptaker Dapat Langsung Diimplementasikan

Selasa, 23 Februari 2021 | 11:15 WIB
Nasori ,Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -   Pemerintah memastikan 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dapat langsung diimplementasikan di lapangan. Aturan turunan tersebut terdiri atas 47 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (PP).

“Untuk sementara 51 PP/Perpres ini sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dan 51 peraturan pelaksana ini sudah langsung operasional,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada Investor Daily, Senin (22/1) malam.

Tetapi untuk aturan turunan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko akan diimpelemntasikan melalui sistem online single submission (OSS).

Aturan tersebut menjelaskan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja
51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Sementara itu, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Sedangkan, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Adapun dalam pasal 2 PP itu disebutkan terdapat delapan aspek penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem OSS; tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko; pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan sanksi.

“PP ini akan diimplementasikan melalui Sistem OSS, dengan transisi 4 bulan dan mulai implementasi awal Juni 2021,” jelas dia.

Sementara itu, untuk pengembangan Sistem OSS diperlukan penetapan standar yang detail di masing-masing sektor, yang akan diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) yang ditargetkan selesai paling lama 2 bulan sejak PP diundangkan (awal April).

“Jadi semua PP/Perpres bisa langsung operasional, hanya yang terkait dengan PP Perizinan Berusaha yang perlu PerMen yang menetapkan standar perizinan,” tuturnya.

Susiwiyono. Foto: twitter.com
Susiwiyono. Foto: twitter.com

Sebelumnya, Susiwijono menyatakan, paling tidak dibutuhkan waktu transisi selama enam bulan untuk mengimplementasikan 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, terutama yang menyangkut perizinan. Pasalnya, birokrasi yang telah terbiasa bekerja dengan sistem lama harus mulai menyesuaikan diri dengan sistem baru yang didesain lebih efektif dan sederhana.

“Karena, di level operasional, birokrasi itu tidak seideal di level kebijakan. Birokrat ‘kan paling bisa mencari alasan. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi regulasi ini, masih harus kita kawal. Masih perlu waktu. Transisi paling tidak butuh waktu enam bulan,” ujar Susiwijono, pekan lalu.

Terkait perizinan, ia menegaskan, semuanya secara sangat detail telah diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurut Susi, soal perizinan semua pengaturannya sengaja ditarik di level peraturan pemerintah agar ego sektoral yang selama ini sering muncul di kementerian/lembaga (K/L) tidak lagi ada.

“Perizinan yang diakui hanya yang ada di PP. Di sisi input memang ada 10 K/L besar yang selama ini menerbitkan rekomendasi perizinan,” pungkas dia.

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terdiri atas 567 pasal dan jumlah halaman mencapai 390 lembar. Bahkan PP ini masih disertai dengan 40 lampiran yang masing-masing lampiran memiliki jumlah halaman mencapai ratusan lembar. (ark/try/leo/jn)

Baca juga

https://investor.id/business/245-bidang-usaha-masuk-prioritas-dapat-insentif

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN