Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu perumahan sederhana. Foto ilustrasi: dok

Salah satu perumahan sederhana. Foto ilustrasi: dok

55 Ribu Calon Debitur Ajukan KPR Lewat SiKasep

Imam Mudzakir, Minggu, 2 Februari 2020 | 19:30 WIB

JAKARTA, investor.id - Program aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) yang telah diluncurkan pertengahan Desember 2019 lalu berdampak posiitf bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut sudah ada 55.137 calon debitur yang sudah mengajukan lewat SiKasep.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR), Arief Sabaruddin mengatakan, hingga 29 Januari  2020 pukul 12.23 WIB, tercatat dalam Database PPDPP terdapat 55.137 calon debitur yang sudah mengakses SiKasep, dengan rincian sebanyak 20.695 calon debitur yang belum mengajukan subsidi checking, 26.740 calon debitur yang telah lolos subsidi checking, 1.621 calon debitur yang tidak lolos subsidi checking, dan 5.509 calon debitur dalam proses verifikasi bank, serta kembali terdapat 13 calon debitur dalam proses mengajukan dana FLPP.

“Aplikasi SiKasep ini memang hadir untuk memudahkan MBR dalam memenuhi kebutuhan rumahnya. Jadi bukan menyulitkan. Dari rumah masyarakat bisa langsung mengakses dan menemukan rumah yang diinginkan dan pengembang bisa mengurangi biaya pemasarannya,” ujar Arief Sabaruddin, dalam siaran pers, Minggu (2/2).

Aplikasi SiKasep ini memiliki empat pintu dalam pelaksanaannya. Pintu pertama, yang bisa diakses langsung oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui aplikasi SiKasep, pintu kedua bisa dimasuki oleh pengembang lewat Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang bertugas untuk menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih oleh MBR, perbankan yang melakukan verfikasi dengan sistem host to host dan PPDPP yang memproses pengajuan data MBR, menyalurkan dana FLPP dan memonitoring pelaksanaannya.

Melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sudah ada 14 debitur telah menikmati fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sampai Januari ini. Akad kredit antara MBR dilakukan melalui bank Pembangunan Daerah, Bank Jateng senilai Rp1,372 miliar. Perumahan tersebut adalah Permata Karang Duren (2 unit) oleh PT Graha Dinini Jati Mandiri, Perumahan Griya Salakbrojo (5 unit) oleh PT Tanza Ayogi Perkasa, Perumahan Pondok Pesona (1 unit) oleh PT Kejar Usaha Induk, Perumahan Harmoni Terra Lestari (1 unit) oleh PT Indonesia Djaya Beramah, dan Perumahan Alfa Residence 3 (5 unit) oleh PT Dwi Perkasa Utama.

Melalui aplikasi ini, relaksasi SLF yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR tidak masalah lagi karena pengembang sudah harus memasukkan data perumahannya mulai dari site kosong, site rumah yang sedang dibangun dan site rumah yang sudah siap huni.

Ubah Proses Bisnis

Sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

“Saat ini PPDPP tidak hanya melaksanakan tugas mengelola dan menyalurkan dana FLPP saja tetapi sudah melakukan pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan,” ungkap Arief.

Mulai tahun 2020, PPDPP telah mengubah proses bisnis dengan menjadikan MBR sebagai subjek. Dengan adanya aplikasi SiKasep ini peta suplly dan demand perumahan sangat jelas, sehingga PPDPP berupaya untuk melakukan peningkatan sumber pembiayaan perumahan darisumber yang lain.

“Saat ini kami sedang menjajaki alternative pendanaan lain seperti dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), CSR (Corporate Social Responsibility) dan dana pemupukan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat). 

Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi  “Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  “Dengan upaya ini diharapkan pemerintah melalui PPDPP mampu menjawab tingginya permintaan akan rumah subsidi,” ujarArief.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN