Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi pajak

Ilustrasi pajak

6 Hari PPS, DJP Raup Dana Rp 93,99 Miliar

Jumat, 7 Januari 2022 | 22:53 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat telah meraup dana Rp93,99 miliar yang berasal dari  pajak penghasilan (PPh) final yang disetorkan melalui program pengungkapan sukarela (PPS) sampai 6 Januari 2022.

Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip Jumat (7/1), setoran tersebut berasal dari 1.418 wajib pajak dengan nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp 778,13 miliar.

Lebih rinci, nilai harta bersih tersebut terdiri atas Rp665,87 miliar deklarasi harta dalam negeri, Rp43,52 miliar harta yang diinvestasikan dalam surat berharga negara, dan Rp68,74 miliar deklarasi harta di luar negeri.

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST

Sebelumnya Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan program PPS semaksimal mungkin karena waktunya hanya 6 bulan, karena pelaporan harta dapat dilakukan melalui online.

Wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan hartanya secara sukarela melalui aplikasi pengungkapan dan pembayaran https://pajak.go.id/pps 24 jam dalam 7 hari sejak tanggal 1 Januari 2022 kemarin.

Masyarakat umum juga dapat memantau perkembangan PPS melalui portal ini sebagai bentuk transparansi ke publik.

“Tranparansi kami usahakan transparan mungkin. Karena portalnya sudah ada. Secara reguler nanti disampaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia memastikan tidak mematok angka tertentu dalam pelaksanaan kebijakan PPS tersebut.

“Jika ditanya target berapa? Ya sebanyak-banyaknya. Makanya kita mencoba berikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya dibuat online. Walaupun libur,  bukti menunjukkan bahwa saat libur pun ternyata sudah ada wajib pajak yang memanfaatkan. Ini satu hal dalam pemahaman kami berikan tanda yang cerah di tahun 2022”ujar Suryo.

Adapun kebijakan PPS ini hanya akan berlangsung selama 6 bulan yaitu mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Program tersebut juga terdiri dari 2 kebijakan dengan besaran PPh final yang berbeda.

Berikut ini rincian dua kebijakan tersebut: 

Kebijakan pertama diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty (jilid I), namun belum mengungkapkan harta secara penuh yang terhitung sejak 31 Desember 2015. 

 a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II untuk Wajib pajak orang pribadi dengan harta perolehan kurun waktu 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020, membayar PPh final sebagai berikut:

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

 b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN