Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartato Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jawa Tengah

Kamis, 12 Mei 2022 | 13:15 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai Kawasan di Jawa Tengah untuk mengkoordinasikan pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini disamapaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pimpinan kementerian/lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah untuk mempercepat proyek pembangunan infrastruktur strategis.

“Rakor ini ditujukan untuk membahas upaya akselarasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Airlangga mengatakan, upaya penting yang diperlukan mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai Kawasan di Jawa Tengah.

Baca juga: BPDPKS : Pengembangan SDM Tingkatkan Produktivitas Petani dan Sawit

Lantaran telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang.

Secara rinci,  hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 270 proyek yang termasuk dalam Perpres No 79/2019 dengan nilai investasi sebesar Rp354 triliun, serta mengingatkan kembali arahan Presiden bahwa proyek dalam Perpres No 79/2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024.

Di samping itu ditekankan pula pentingnya kepastian pengadaan tanah dan perizinan yang harus dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.

Berdasarkan pemantauan proyek yang dilakukan oleh KPPIP Kemenko Perekonomian, bersama dengan Tim Provincial Project Management Unit (PPMU) Provinsi Jawa Tengah dan hingga bulan Mei 2021, kemajuan proyek-proyek tersebut yakni 16 proyek telah selesai dan beroperasi dengan nilai Rp19,6 triliun.

Baca juga: Bantu Pulihkan Ekonomi, Berikut 5 Aksi dalam Bali Guidelines

Kemudian, satu proyek telah selesai sebagian dan beroperasi dengan nilai Rp32,5 miliar, 21 proyek dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai maksimal tahun 2024 dengan nilai proyek Rp9,4 triliun, serta 99 proyek dalam tahap penyiapan.

Adapun rincian dari 99 proyek tersebut adalah 15 proyek memenuhi kriteria kesiapan dan dapat diselesaikan hingga tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp1,5 triliun, 84 proyek diselesaikan melewati tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp162,2 triliun, dan 133 proyek dalam tahap perencanaan dan diselesaikan setelah tahun 2024 senilai Rp161,1 triliun.

"Adanya pandemi Covid-19 pada sejak awal tahun 2020 sedikit menghambat perkembangan dari pembangunan proyek, namun KPPIP bersama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan upaya percepatan pembangunan dan permasalahan berbagai proyek tersebut," tegasnya.

Menko Airlangga memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek.

Baca juga: Terpengaruh Data Inflasi AS, IHSG dan Bursa Asia Meluncur ke Zona Merah

Menko Airlangga menuturkan antara lain proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon –Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di tahun 2023.

Ada juga pembangunan  Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan  Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp 6,5 Triliun.

Menko Airlangga mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.

Menko Airlangga menambahkan, Pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.

Baca juga: Yield Surat Utang AS Turun, Harga Emas Berhasil Menguat

Tidak hanya itu, kata Airlangga Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023.

Airlangga memastikan, sisa kebutuhan anggaran akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Hal ini, termasuk intim Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk tetap dilaksanakan dengan skema yang berbeda yaitu melalui skema business to business atau pendanaan swasta.

Airlangga juga mendorong percepatan penyelesaian Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kab. Kendal pada tahun 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang.

Termasuk, mendorong percepatan pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang.

Baca juga: Pakar Hukum: Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Harus Objektif dan Profesional

Hal ini, tegas Airlangga,  dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di beberapa Kabupaten tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu tanah musnah dalam trase jalan tol tersebut.

“Kemenko Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” papar Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengingatkan, pentingnya komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN