Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Ist)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Ist)

Airlangga: Omnibuslaw Solusi Sederhanakan Regulasi

Kamis, 24 September 2020 | 23:15 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa omnibus law merupakan solusi untuk melakukan penyederhanaan regulasi yang selama ini berbelit yang dikeluhkan investor.

“Omnibus law akan mengatur  isu-isu fundamental yang kritis dalam lingkungan bisnis dalam persaingan di Indonesia,”jelasnya dalam dalam acara Special Economic Zones (SEZs): Indonesia New World Economic Paradigm di Jakarta,  Kamis (24/9).

Penyederhanaan regulasi, dinilainya dapat menarik lebih banyak investor ke dalam negeri sehingga akan memberikan efek berganda pada penciptaan lapangan pekerjaan  dan mempercepat pemulihan ekonomi. 

Selain itu, Omnibus law merupakan bagian dari transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah akan terus membenahi iklim investasi di Indonesia yang selama ini menjadi persoalan utama yaitu melalui dibentuknya Omnibus Law Cipta Kerja.

Oleh karena itu, pemerintah akan konsisten untuk memperbaiki birokrasi agar lebih baik dengan penyederhanaan izin dan regulasi.

“Menurut saya ini selalu menjadi bidang yang ingin disederhanakan oleh Presiden Jokowi dalam birokrasi,” ujarnya.

Selain itu kemudahan perizinan pun saat ini  dapat diajukan melalui online OSS (online single submission)sehingga mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat pemerintah.

 “Ini cara kami untuk dapat mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat pemerintah kami. Melalui OSS sebenarnya adalah jawaban dari birokrasi,” katanya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah mencapai 95% dengan pembahasan 10 kluster dari 11 kluster yang ada dalam RUU.

“Alhamdulillah dari 10 pasal, udah 95% disepakati di tingkat panitia kerja  (panja). Ada beberapa materi-materi pending di beberapa sektor yang masih dan sampai hari ini akan kita selesaikan,”tutur Supratman Andi Agtas dalam diskusi Iluni UI, Kamis (24/9).

Ia mengatakan bahwa, akan terus melakukan pembahasan RUU Cipta kerja hingga 11 cluster selesai dibahas dan disepakati. Bahkan setelah seluruh pasal di 10 klaster tersebut disepakati semua pihak, barulah besoknya klaster terakhir yaitu Klaster Ketenagakerjaan bisa kembali dibahas.

"Dan mudah-mudahan besok kita masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Menurutnya RUU Cipta Kerja dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap semua rancangan peraturan di Indonesia. 

“Saya melihat ternyata metode omnibus law, satu-satunya cara kira untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi semua rancangan peraturan yang selama ini kita tau banyak yang tumpang tindih. Karena semua ego sektoral yang bermain,”ujarnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN