Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
KPC-PEN Airlangga Hartarto mengumumkan soal PPKM Mikro, Senin (8/2/2021). Sumber: BSTV

KPC-PEN Airlangga Hartarto mengumumkan soal PPKM Mikro, Senin (8/2/2021). Sumber: BSTV

Airlangga: PPKM Mikro Berlaku 9-22 Februari 2021

Senin, 8 Februari 2021 | 18:47 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro atau di tingkat lokal mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. PPKM akan diberlakukan hingga tingkat kelurahan, desa, RW, dan RT.

“Tujuan PPKM Mikro ini adalah untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” ucap Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (8/2).

Ia mengungkapkan, untuk pengendalian penyebaran kasus positif di level terkecil yaitu RT/RW/Desa/Kelurahan diperlukan pembentukan posko atau pos jaga. Posko akan berperan untuk fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19 di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan.

“Setiap desa dan kelurahan dikepalai oleh kepala desa dan lurah. Sedangkan pengaturan pemberlakuan pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang diterapkan pada level kabupaten/kota yang diterapkan oleh Gubernur yang menjadi prioritas wilayah untuk penetapan dari PPKM mikro,” tutur Airlangga.

Kebijakan PPKM mikro ini meliputi pembatasan mengenai perkantoran ataupun tempat kerja dengan kapasitas 50% keterisian serta pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kegiatan restoran dan mal makan minum dengan dine in sekitar 50%, kemudian pembatasan jam operasional mal dan pusat pembelanjaan sampai dengan pukul 21.00.

Pemesanan makanan tetap dijalankan dengan take away atau delivery. Sedangkan sektor esensial yang terkait dengan kebutuhan masyarakat industri beroperasi 100% dengan pengaturan terkait dengan kapasitas maupun operasionalisasi sesuai dengan protokol kesehatan.

“Kemudian, kegiatan konstruksi tetap 100%, tempat ibadah dengan kapasitas 50% dengan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara dan membatasi kapasitas terkait moda transportasi umum,” ucap Airlangga.

Pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan pengaturan perjalanan dalam negeri dan perjalanan internasional untuk pengendalian penularan Covid-19. Adapun penerapan protokol dan pengaturan bagi perjalanan dalam negeri yaitu penetapan protokol kesehatan terkait berupa testing baik PCR test maupun antigen. Selain itu dilakukan pengetesan random atau tes acak dan juga pembatasan kegiatan saat libur panjang dan keagamaan.

“Penerapan pengaturan bagi pelaku perjalanan internasional yaitu larangan memasuki wilayah Indonesia bagi WNA kecuali dengan kriteria tertentu dengan penetapan protokol kesehatan terkait dengan testing, PCR test dan kewajiban karantina terpusat,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, semua kegiatan PPKM berbasis mikro di desa akan menggunakan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Desa Nomor 1 tahun 2021 yang menjadi penegasan atas Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

“Intinya, seluruh aktivitas yang terkait dengan PPKM skala mikro harus didukung penuh oleh desa pada level desa,” ucap Abdul Halim.

Ia mengatakan, terkait pembiayaan operasionalisasi posko, penyemprotan disinfektan kalau memang itu diperintahkan oleh Satgas Covid 19 dan pemerintah daerah maka harus diikuti oleh desa dan bisa menggunakan Dana Desa. Ini termasuk ketika diperlukan biaya untuk penyiapan ruang isolasi dan operasionalisasi ruang isolasi.

Kemendes PDTT, kata dia, akan terus melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan PPKM berbasis mikro di tingkat desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. “Secara substansi, Dana Desa harus digunakan untuk mendukung seluruh program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna kepentingan PPKM berbasis mikro atau di tingkat desa,” ucap dia.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN