Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Airlangga: RUU Cipta Kerja Justru Untungkan Buruh

Primus Dorimulu, Selasa, 18 Februari 2020 | 07:11 WIB

JAKARTA, Investor.id - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) justru menguntungkan para buruh. Para buruh yang terkena PHK, misalnya, mendapat jaminan kehilangan pekerjaan di samping jaminan yang sudah ada, yakni kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

"Kami sudah bertemu dengan semua pemimpin buruh dan mereka setuju dengan program omnibus law," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (17/2). Hadir pada kesempatan itu, Ketua Komisi XI DPR RI H Dito Ganinduto dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  berfoto bersama para Pemred. Foto: IST
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berfoto bersama para Pemred. Foto: IST

Para pimpinan serikat buruh, demikian Menko Perekonomian, sudah sering diajak berdiskusi. Mereka pun dilibatkan dalam pembahasan RUU Ciptaker dalam tim yang berbeda dengan tim omnibus law yang melibatkan kalangan pengusaha. "Pemerintah sangat memperhatikan aspirasi buruh dan karenanya suara mereka kami dengar," ungkap Airlangga.

RUU Ciptaker yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, demikian Airlangga, tidak membatalkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang diubah hanya sejumlah pasal. Upah tidak diturunkan dan tetap menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung kenaikan serta formula khusus untuk industri padat karya.

Dalam RUU Ciptaker, buruh yang terkena PHK memang tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang totalnya mencapai 27 kali gaji (maksimal) seperti dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan hanya 17 kali gaji (maksimal), yang terdiri atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (tanpa uang penggantian hak, di mana uang penggantian hak diatur tersendiri dalam perjanjian kerja/perusahaan).

Namun, demikian Airlangga, ada tambahan benefit, di antaranya jaminan kehilangan pekerjaan berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, serta fasilitasi penempatan bekerja.

Penjelasan RUU Cipta Kerja di Kementerian Perekonomian, Senin (17/2/2020). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Penjelasan RUU Cipta Kerja di Kementerian Perekonomian, Senin (17/2/2020). Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Selain itu, dalam RUU Ciptaker, pemberi kerja memberikan penghargaan lainnya kepada buruh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penghargaan lainnya diberikan maksimal lima kali upah (bagi buruh yang memiliki masa kerja 12 tahun atau lebih). “Manfaat yang terima pekerja tidak berkurang, melainkan hanya diubah,” tegas Menko Perekonomian.

Menurut Airlangga Hartarto, para buruh tak perlu khawatir atas tenaga kerja asing (TKA). Karena TKA hanya untuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus, bukan kategori buruh. Tukang galian, tukang batu, tukang kayu, walaupun membutuhkan keahlian, tidak termasuk TKA yang dibolehkan.

Selama ini, banyak investasi asing mengalami kendala di Indonesia karena ketidakjelasan aturan TKA. Sebuah investasi terpaksa tertunda dan bahkan ditangguhkan karena tenaga ahli tidak bisa masuk ke Indonesia akibat berbagai persyaratan yang rumit bagi TKA. "Ini yang akan diubah dalam RUU Ciptaker," kata Menko Perekonomian.

Dalam RUU Ciptaker, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Mereka mendapatkan upah, jaminan sosial, perlindungan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja sama dengan pekerja tetap.

Pengusaha alih daya atau outsourcing wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Mereka juga mendapatkan hak sama dalam hal upah, jaminan sosial, dan K3.
Tidak ada keanehan soal waktu kerja di RUU Ciptaker. Selain waktu kerja yang umum, juga diatur waktu kerja khusus, yang waktunya bisa kurang dari delapan jam sehari dan yang lebih dari delapan jam sehari.

Transformasi Struktural

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Omnibus law yang tengah dikerjakan pemerintah dan DPR saat ini adalah salah satu bagian penting dari transformasi struktural ekonomi Indonesia. Transformasi struktural membutuhkan landasan hukum yang kuat dan untuk itulah pemerintah menggulirkan omnibus law.

Indonesia pernah dua kali melakukan transformasi ekonomi, yakni pada 1967 dan 1998. Pada 1967, untuk merespons hiperinflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif, pemerintah dan DPR melahirkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) guna menarik modal asing. Langkah itu sukses.

Transformasi struktural kedua ditandai oleh penandatanganan letter of intent (LoI) yang disusun International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional guna merespons krisis ekonomi. LoI melahirkan UU Persaingan Usaha, UU KPK, dan sebagainya.

Dua transformasi ekonomi itu didorong oleh tekanan, bahkan ada tekanan asing. Sedang transformasi ekonomi ketiga ini dilakukan oleh pemerintah tanpa tekanan dari pihak mana pun. "Transformasi struktural ekonomi ketiga ini dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerja, dan mendongkrak kesejahteraan rakyat," kata Airlangga.

Saat ini, Indonesia didera hiperregulasi. Ada 8.470 peraturan pusat, 14.758 peraturan menteri, 4.317 peraturan LPNK, dan 15.966 peraturan daerah. "Total ada 43.511 peraturan. Presiden punya kewenangan dalam melakukan harmonsasi peraturan ini," kata Airlangga.

Namun, untuk mengubah sebuah UU, pemerintah harus ke DPR. Itulah sebabnya, pemerintah mengajukan RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja, dan RUU Ibu Kota Baru.

Transformasi struktural ekonomi Indonesia dibutuhkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi 5,7-6% dan membuka lapangan kerja bagi 7 juta penganggur terbuka, 2,2 juta anggatan kerja baru, 8,1 juta setengah penganggur, dan 28,4 juta pekerja paruh waktu.

Daya saing Indonesia sangat rendah dibanding sesama negara Asian. Kondisi ini disebabkan oleh faktor korupsi, inefesiensi birokrasi, akses pendanaan, infrastruktur, kepastian kebijakan, kenaikan upah, dan sebagainya.

Di mata pengusaha Jepang, tingkat produktivitas Indonesia berada di peringkat ke-7. Kalah dari Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Malaysia. "Perusahaan yang hendak relokasi dari RRT memilih Vietnam dan Thailand," ujar Airlangga.

Dukungan DPR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Omnibus law yang digunakan pemerintah, kata Airlangga, mendapat dukungan penuh DPR dari enam partai koalisi. RUU Omnibus Law yang diajukan didukung oleh sekitar 75% suara di DPR.

RUU Perpajakan kini dibahas di Komisi XI DPR dan RUU Ibu Kota di Komisi II. Sedang RUU Cipta Kerja yang diajukan Rabu (12/2) pekan lalu, belum diputuskan untuk dibahas di komisi tertentu. Airlangga yakin, RUU Cipta Kerja dan dua RUU lainnya akan berjalan mulus di DPR.

"Kita tidak bicara untung-rugi bagi pekerja dan pemberi kerja. RUU Cipta Kerja ini penting bagi bangsa," tandas Airlangga.

Pesangon dan Penghargaan

Draf RUU Cipta Kerja dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Draf RUU Cipta Kerja dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan draf RUU Ciptaker yang diperoleh Investor Daily, kewajiban pemberian pesangon dalam RUU Ciptaker dan UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sama persis.

Baik dalam draf RUU Ciptaker maupun UU Ketenagakerjaan, pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapat 2 bulan upah, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapat 3 bulan upah, dan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun mendapat 4 bulan upah.

Adapun pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun memperoleh 5 bulan upah, masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 6 bulan upah, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapat 7 bulan upah, masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun mendapat 8 bulan upah, dan masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat 9 bulan upah.

Sementara itu, untuk uang penghargaan masa kerja, draf RUU Ciptaker mengamanatkan pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapat 3 bulan upah, dan masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapat 4 bulan upah.

Draf RUU Cipta Kerja
Draf RUU Cipta Kerja

Selanjutnya pekerja dengan masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat 5 bulan upah, masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun mendapat 6 bulan upah, masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun mendapat 7 bulan upah, dan masa kerja 21 tahun atau lebih mendapat 8 bulan upah.

Dalam draf RUU Ciptaker, pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kecuali itu, pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan diberikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi, uang tunai serta fasilitasi penempatan.

Berdasarkan draf RUU Ciptaker, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja. Pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun mendapat 1 kali upah, dan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 kali upah.

Adapun pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapat 3 kali upah, masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapat 4 kali upah, dan masa kerja 12 tahun atau lebih mendapat 5 kali upah.

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Di pihak lain, dalam UU Ketenagakerjaan, selain uang pesangon, pekerja ter-PHK berhak atas uang penghargaan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah, dan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapat 3 bulan upah.

Selanjutnya pekerja dengan masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapat 4 bulan upah, dan masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat 5 bulan upah.

Sedangkan pekerja dengan masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun mendapat 6 bulan upah, masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun mendapat 7 bulan upah, masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun mendapat 8 bulan upah, dan masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 10 bulan upah.

Selain itu, dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja mendapat uang penggantian hak yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN