Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

Akselerasi Indonesia Maju, Presiden Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

Novy Lumanauw/Arnoldus Kristianus, Kamis, 14 November 2019 | 15:01 WIB

BOGOR, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh kepala daerah, untuk bersinergi meleksanakan lima prioritas pembangunan menuju Indonesia maju. Prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan SDM, pembangunan infastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke industry manufaktur dan jasa modern berdaya saing tinggi.

Jokowi optimistis, Indonesia pada satu abad merdeka tahun 2045 sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita Rp 320 juta per tahun, atau US$ 16.000 dengan asumsi kurs nanti Rp 20.000 per dolar AS. Untuk menjadi Negara maju atau high-income countr y, produk domestik bruto (PDB) per kapita sekitar US$ 12.235 lebih berdasarkan kriteria World Bank.

Sedangkan PDB per kapita Indonesia masih sekitar US$ 3.927 tahun lalu, mendekati batas atas kelompok lower-middle income country US$ 1.006-3.955.

Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Pada 2045, Presiden Jokowi berharap PDB Indonesia sudah mencapai US$ 7 triliun atau masuk 5 terbesar ekonomi dunia. Selain itu, kemiskinan mendekati nol persen. “(Untuk itu, pemerintah harus) bisa sampai ke satu garis, dari pusat sampai ke daerah. Perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar Indonesia tidaklah mudah, berbeda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduk kita sekarang saja sudah 267 juta jiwa, jumlah pulau 17 ribu, serta beragamnya budaya, suku, agama, dan juga semakin kompleksnya (ekonomi),” kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).

Rakornas tersebut bertema Sinergi Pelaksanaan 5 Prioritas Pembangunan Menuju Indonesia Maju. Hadir dalam rapat antara lain Wapres Ma’ruf Amin, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia.

Jokowi mengatakan, ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, sebagaimana dialami hampir semua negara.

“Saat saya telepon Presiden Bank Dunia David Malpass, beliau menyampaikan ‘hati-hati Presiden Jokowi, dunia masih posisinya seperti ini.  Tahun depan lebih sulit, karena kemungkinan dunia akan menuju resesi’. Terakhir, saya bertemu Managing Director IMF Kristalina Georgieva, yang menyampaikan hal yang sama agar kita semuanya hati-hati karena dunia baru menuju ke sebuah resesi,” ucap Jokowi.

Presiden mengatakan, tantangan eksternal saat ini serius. Itulah sebabnya, Indonesia patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. “Kita melihat negara-negara lain, ada yang dulu tumbuh 7%, tahutahu menjadi minus. Artinya, sudah (terancam) resesi. Yang dulu-dulu 9-10% turun menjadi 6%, yang dulu 4% turun menjadi dekat-dekat 0,5%,” ucap Jokowi.

Tutup Mata Teken Izin

Joko Widodo
Joko Widodo

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mempermudah proses permohonan izin usaha, terutama untuk industri yang menghasilkan produk ekspor dan substitusi impor. Kalau ada investor yang datang ke daerah harus difasilitasi untuk mengembangkan investasi, oleh karena itu iklim investasi harus diperbaiki.

“Kembali lagi urusan investasi dan ekspor, kenapa kita harus kerjakan? Ini karena bertahun-tahun defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Itulah sebabnya, saya titip kepada daerah, kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja, tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya,” tandasnya.

Presiden juga menegaskan, di era kemajuan teknologi informasi, makin penting hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan Forkompinda di daerah. Komunikasi gubernur dengan kapolda, pangdam, kajati, dan kepala Pengadilan Tinggi juga penting sekali untuk dijalankan. Kalau ada masalah dibicarakan dengan baik.

Hubungan harmonis itu, lanjut Jokowi, akan sangat memengaruhi ‘tensi’ di daerah. Kalau ada salah satu pejabat saja tidak rukun, hal ini akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap problem yang ada di daerah.

“Juga hal yang sama, bupati dan wali kota hubungannya juga harus baik dengan danrem, dandim, kapolres, kajari, dan ketua pengadilan di kabupaten/kota. Saya juga titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu sampai kemudian peristiwa sudah terjadi baru ditangani,” tandas Jokowi.

Lima program prioritas Jokowi dan Mimpi Indonesia 2045
Lima program prioritas Jokowi dan Mimpi Indonesia 2045

Karena interaksi komunikasi sosial seperti lewat WA atau SMS sekarang sangat mudah, lanjut Jokowi, hal ini menyebabkan banyak sekali perubahan perilaku manusia yang harus ditangani dengan hati-hati. Mobilisasi massa untuk demo seperti di Hong Kong misalnya, bisa merusak ekonomi yang semula sudah bagus.

“Karena perubahan interaksi sosial dan komunikasi, hati-hatilah dalam menangani peristiwa sekecil apa pun, yang kalau tidak sensitif penanganannya bisa melebar ke mana-mana. Ini saya titip terutama untuk jajaran TNI dan Polri, melihat sekecil apa pun sebuah peristiwa, jangan menggampangkan. Karena dunia, negara-negara sekarang ini penuh dengan ketidakpuasan. Di Hong Kong misalnya, sudah lebih dari 5 bulan demo setiap hari, sehingga (terancam) menuju ke sebuah resesi dari yang sebelumnya ekonominya sangat bagus,” papar Kepala Negara.

Di Cile juga hampir sama. Kenaikan tarif transpor yang hanya 4% memicu gelombang demo, sehingga pertemuan APEC yang seharusnya dilaksanakan bulan ini di sana, dibatalkan. Di Bolivia, sengketa pemilu yang tidak ditangani secara preventif dengan baik, akhirnya membuat Evo Morales mundur dari jabatan presiden.

74 UU Jadi 1

Presiden Joko Widodo. Foto: IST
Presiden Joko Widodo. Foto: IST

Jokowi juga mengkritisi banyaknya regulasi atau peraturan yang acap kali menjerat dan memperlambat gerak pemerintah untuk mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan penataan regulasi secara intensif, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

“Pemerintah daerah di seluruh Indonesia janganlah mengeluarkan banyak regulasi, karena memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia. Negara ini sudah kebanyakan peraturan, semua diatur malah kita terjerat sendiri. Di tingkat pusat, kami sebentar lagi akan mengajukan omnibus law, mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan direvisi menjadi 1 undang-undang,” tuturnya.

Penataan regulasi tersebut sudah menjadi suatu keharusan, karena regulasi yang ramping dan tak berbelit- belit memungkinkan pemerintah bergerak cepat dan menjadi lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan global. Oleh sebab itu, harus segera dihentikan praktik selama ini yang seakan-akan berlomba-lomba membuat peraturan, baik tingkat pusat maupun daerah.

“Sedikit-sedikit diatur, akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak dan memutuskan (antisipasi) terhadap perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal, fleksibilitas dan kecepatan itu yang paling penting. Semua Negara akan menuju ke situ, siapa yang lebih cepat mendahului dia yang menang,” ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga mendapatkan ide dari hasil pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross beberapa waktu lalu. Saat itu, Ross mengatakan bahwa di negaranya apabila seorang menteri ingin menerbitkan satu peraturan, maka peraturan tersebut harus turut menghapus dua peraturan lainnya yang telah ada.

“Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya mau buat aturan itu juga. Sekarang menteri mau buat peraturan boleh satu, tapi hilang sepuluh. Tapi, baru saya hitung-hitung berapa ini biar permen-permen itu hilang semua. Kebanyakan aturan itu pusing sekali,” tandasnya.

KEK One Stop Services

Airlangga Hartarto. Foto: IST
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam pembuatan omnibus law pemerintah akan melakukan penyederhanaan regulasi. Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua UU besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“UU yang akan disederhanakan sebanyak 70 sampai 74. Peraturan yang dianggap menghambat investasi dan tidak sinkron dengan yang lain akan dicabut,” ucap Airlangga.

Ia mengatakan, pemerintah daerah akan berperan untuk menyederhanakan administrasi pemerintahan di daerah. Dalam omnibus law nanti, lanjut dia, presiden diberi kewenangan untuk overrule atau membatalkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan menteri, gubernur, dan bupati yang bertentangan dengan prioritas pemerintah, baik untuk mendorong investasi, menunjang ekspor, maupun substitusi impor.

“Di dalam omnibus law juga dimasukkan terkait kewenangan administrasi dari kawasan ekonomi khusus (KEK). Administratur KEK diharapkan bisa memproses perizinan pada one stop services,” ucap Airlangga.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah telah merampungkan naskah akademik omnibus law. Naskah tersebut bakal dibawa ke DPR untuk dibahas di awal tahun 2020. Rancangan omnibus law ini juga akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Lewat omnibus law, pemerintah bakal merevisi sejumlah regulasi menjadi satu regulasi saja. Kami harapkan setelah DPR masuk masa sidang bulan Januari 2020, kami akan mulai,” ucap Yasonna.

Lelang Januari

Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan lebih lanjut, pemerintah juga akan memperbaiki belanja negara. Ini misalnya, dengan memperbaiki lelang pengadaan barang dan jasa, yang sejak 15 tahun lalu belum banyak berubah.

“Mengapa tidak mulai lelang pengadaan barang dan jasa pada Januari, mengapa harus menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Akibatnya, kualitas barang yang dihasilkan atau kualitas produk menjadi jelek. Coba juga cek di LKPP. Yang namanya e-procurement, bukan yang epurchasing tapi yang e-tendering, yang konstruksi senilai Rp 31 triliun dimulai pada November. Bila Rp 31 triliun e-tendering konstruksi di November, mau jadi barang apa nanti. Kalau ada jembatan ambruk, SD ambruk, ya ndak kaget, karena pada bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan, dikerjakan,” paparnya.

Jika diperbaiki dengan lelang sudah dimulai pada Januari, lanjut dia, maka pelaksanaannya bisa dimulai Maret dan selesai pada Agustus atau September. Lelang di bulan Januari itu penting, agar ada rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program.

“Di pemerintah pusat, besok DIPA kami serahkan. Hari itu juga pasti saya perintahkan yang pekerjaannya gede-gede, Kementerian PUPR pasti langsung lelang paginya. Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang, karena pekerjaannya besar sekali. Artinya, tahun (anggaran) belum mulai, lelang harus sudah dilaksanakan,” imbuhnya.

Presiden juga meminta agar semua pihak hingga di daerah juga memperbaiki iklim investasi, guna mendorong ekspor. Dengan demikian, rencana investasi bisa cepat direalisasikan. “Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan cuma urusannya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi juga semuanya. Urusan keamanan, kelancaran proses perizinan, semuanya harus memberikan dukungan, baik Polri, TNI, dan Kejaksaan. Ekspor kita itu sudah kalah jauh dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan terakhir dengan Vietnam juga kalah. Apakah kita juga mau kalah dengan Laos dan Kamboja?” tandasnya.

Selain mendorong ekspor, investasi ini juga membantu memunculkan lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Apalagi, pengangguran masih banyak dan setiap tahun ada jutaan angkatan kerja baru.

“Ingat, masih 7 juta anak-anak kita yang belum memiliki lapangan pekerjaan. Ini tugas kita bersama (mengatasinya),” papar Jokowi. (b1/ant/sumber lain/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA