Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders di Bali yang juga disiarkan secara virtual, Jumat, 9 April 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders di Bali yang juga disiarkan secara virtual, Jumat, 9 April 2021.

MENKEU, GUBERNUR BI, KETUA DK OJK:

Akselerasi Pemulihan Ekonomi Picu Optimisme dan Confidence

Minggu, 11 April 2021 | 13:22 WIB
Triyan Pangastuti ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  – Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan upaya habis-habisan untuk membangun optimisme dan confidence di kalangan dunia usaha dan masyarakat. Tiga institusi itu terus mengoptimalkan stimulus, instrumen, dan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Setelah berhasil melewati periode terberat sepanjang 2020 karena pandemi Covid-19, Indonesia memperlihatkan tren pemulihan yang semakin kuat. Sudah terlihat cahaya di ujung terowongan. Kredit konsumsi, terutama properti dan otomotif meningkat signifikan. Bank-bank anggota Himbara sudah memangkas suku bunga dasar kredit, diharapkan diikuti oleh bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sejumlah data ekonomi menunjukkan tren positif yang diyakini menjadi indikator pemulihan ekonomi nasional, antara lain angka penjualan kendaraan bermotor, purchasing managers index (PMI), indeks penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, dan aktivitas belanja masyarakat.

Rincian anggaran dana PC-PEN Kluster dukungan UMKM dan korporasi
Rincian anggaran dana PC-PEN Kluster dukungan UMKM dan korporasi

Demikian benang merah “Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders” di Bali, Jumat (9/4/2021). Acara menghadirkan pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dalam closing remarks, Sri Mulyani, Perry Warjiyo, dan Wimboh Santoso sama-sama mengimbau dunia usaha, baik di sektor riil maupun keuangan, dan juga masyarakat tetap optimistis dan confidence, karena tanda-tanda pemulihan makin kuat. Kegiatan ekonomi harus berjalan, mobilitas harus dilakukan, untuk menciptakan demand yang lesu terpukul pandemi.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. Foto: IST
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. Foto: IST

Mereka mengingatkan bahwa setelah berhasil melewati masa sulit dan berat sepanjang 2020, tahun ini Indonesia memasuki momentum akselerasi pemulihan. Berbagai indicator pemulihan semakin terlihat. Karena itulah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa Indonesia masih mampu tumbuh antara 4,5-5,3% pada tahun ini.

Meskipun, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi turun prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, dari semula 4,8% menjadi 4,3% karena faktor ketidakpastian yang masih membayangi.

Untuk mencegah risiko penurunan ekonomi lebih dalam, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan terus bersinergi dengan BI, OJK, LPS, dan Komisi XI DPR dalam merumuskan kebijakan, untuk mendorong perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Menurut Menkeu, beragam kebijakan pemerintah telah berhasil mencegah ekonomi turun lebih dalam akibat tekanan pandemi. Hal ini tercermin pada realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu, yakni minus 2,07%, namun lebih baik dibanding banyak negara yang kontraksinya sampai double digit.

“Setelah kontraksi ekonomi sangat dalam 5,3% pada kuartal II- 2020, tahun 2021 akselerasi terjadi. Kuartal I ini, pertumbuhan ekonomi bisa mendekati nol persen,” kata dia.

Di lain sisi, defisit APBN tahun lalu tercatat Rp 956,3 triliun atau 6,09% PDB, juga relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya yang mencapai double digit, antara 10-15% PDB.

Pemerintah juga telah menggelontorkan stimulus fiskal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran Rp 699,43 triliun, atau meningkat 21% dari realisasi program PEN 2020 sebesar Rp 579,78 triliun. Program PEN tahun ini fokus pada lima bidang yaitu perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, kesehatan Rp 176,3 triliun, dan insentif usaha Rp 58,46 triliun. Kemudian dukungan UMKM dan korporasi Rp 184,83 triliun serta program prioritas sebesar Rp 122,44 triliun.

Dengan demikian, kata Menkeu, akselerasi pemulihan ekonomi dapat terjadi tahun ini, didukung langkah percepatan vaksinasi. Bahkan saat ini Indonesia masuk 10 besar sebagai negara yang sudah melakukan vaksinasi terbanyak.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo juga tetap optimistis perekonomian Indonesia mampu tumbuh 4,8% sampai 5,3% tahun ini atau lebih tinggi. “Sebab, sinergi kita kuat dan ekspor bagus, didukung stimulus yang memadai,” katanya.

Selain itu, inflasi juga terkendali tahun ini sebesar 3% plus-minus 1%. Rasio kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan rendah.

“BI optimistis melalui sinergi kuat dengan vaksinasi, stimulus fiskal, stimulus moneter, stimulus OJK, dukungan Komisi XI, perbankan, dunia usaha Insya Allah Indonesia tahun ini on the pathof economic recover y,” tegasnya.

Turunkan Bunga Kredit

Pada kesempatan ini, Perry Warjiyo minta Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta menurunkan suku bunga kredit, mengikuti bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah memangkas dari 10% menjadi 8,7%.

“Bank Himbara sudah mengikuti langkah BI turunkan suku bunga, dengan memangkas suku bunga dasar kredit (SBDK) dari 10% jadi 8,7%. BPD dan bank swasta masih belum merespons penurunan suku bunga kredit,” kata Perry.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartalan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartalan

Perry menyebut ekspansi kredit sudah terjadi, meski belum signifikan. Kenaikan ini merespons stimulus moneter Bank Indonesia yang mengeluarkan kebijakan di sektor otomotif dan properti, yakni pelonggaran ketentuan uang muka kendaraan bermotor 0% dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) paling tinggi 100%. Diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung pemerintah (DTP) juga ikut mendorong kenaikan kredit.

Alhamdulillah kredit properti sudah mulai naik. Pembelian apartemen khusus menengah atas naik,” jelasnya.

Perr y menegaskan, kebijakan yang ditempuh BI diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. BI all out dalam mendorong pertumbuhan. Sejauh ini, BI telah mengucurkan likuiditas atau quantitative easing (QE) sebesar Rp 796 triliun, merupakan yang terbesar di emerging markets.

Sepanjang tahun 2020, BI turut berbagai beban (burden sharing) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan PEN dengan membiayai fiskal Rp 473 triliun, termasuk Rp 397 triliun dananya dari BI untuk biaya bansos dan membeli vaksin.

Tahun ini, BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar primer sekitar Rp 94 triliun.

“Semua kebijakan BI ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sinergi bersama pemerintah, OJK, LPS, perbankan, dan dunia usaha,” kata Perry.

Leading Indicator

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menilai, perbankan khususnya Himbara sudah siap menyalurkan kredit modal kerja kepada sektor pariwisata seperti perhotelan, dan juga restoran, khususnya yang berada di Bali sebagai lokasi wisata prioritas. Wimboh mengungkapkan, pertumbuhan kredit yang masih kontraksi 2% per Februari disebabkan oleh debitur besar yang belum pulih.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Foto: IST
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Foto: IST

Dia menyampaikan, kredit besar tidak akan pulih kalau demand belum tumbuh.

“Bagaimana hotel akan diberi kredit kalau pengunjungnya belum ada. Bagaimana transportasi mengambil modal tambahan kalau tidak ada penumpangnya. Tadi malam sudah rapat dengan Pak Suahasil (Wakil Menteri Keuangan) dan dirut Himbara mulai didata seluruh nasabah Himbara untuk di-rolling modal kerja tambahan,” jelas Wimboh.

Wimboh melihat leading indicator menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, sehingga mulai siap-siap agar semua sektor tumbuh cepat terutama untuk perhotelan, kafe, dan restoran. Sebagai sektor yang terdampak paling signifikan, sektor pariwisata diberikan stimulus agar kreditnya bisa direstrukturisasi oleh perbankan.

Rincian anggaran dana PC-PEN Kluster perlindungan sosial
Rincian anggaran dana PC-PEN Kluster perlindungan sosial

Wimboh menekankan, dengan jumlah wisatawan yang kembali meningkat, diharapkan industri pariwisata dan turunannya mulai menyiapkan diri menambah modal kerja. Supaya, ketika pengunjung datang sudah bisa memberikan pelayanan yang baik.Wimboh juga menyatakan, suku bunga kredit bisa diturunkan, sebab suku bunga dasar kredit (SBDK) juga sudah mulai rendah, khususnya Himbara.

“SBDK sudah turun dan akan kami monitor terus,” imbuh dia.

Dengan demikian, diharapkan pada tahun ini mulai ada percepatan pemulihan yang disertai dengan optimisme dari semuanya, termasuk pelaku usaha. “Kita datang ke Bali, ini menunjukkan bahwa kita sudah bisa traveling dan aman. Kita sudah traveling ke Semarang, Surabaya,dan sebagainya, dan kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat jadi tidak ada masalah,” urai Wimboh.

Wimboh juga optimistis pada 2021 pemulihan ekonomi akan berjalan lebih cepat dengan berbagai sinergi kebijakan stimulus yang dikeluarkan Kemenkeu dan Bank Indonesia antara lain dengan mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk sektor pariwisata.

Ke depan, OJK akan terus menjalankan kebijakan untuk meredam volatilitas di pasar modal serta melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan serta senantiasa bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan memperluas akses pembiayaan kepada UMKM melalui digitalisasi dalam sebuah ekosistem. Kredit UMKM mulai mengalami pertumbuhan dampak positif dari stimulus pemerintah untuk UMKM, yang terdiri atas pertambahan KUR maupun subsidi bunga. Namun demikian, kredit segmen menengah antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 25 miliar masih belum tersentuh stimulus.

Untuk itu, OJK mengusulkan program kredit untuk usaha menengah yang bersifat sementara juga mendapatkan skema subsidi bunga maupun penjaminan pemerintah.

“OJK mendorong Himbara berbicara dengan lembaga penjaminan menetapkan kriteria bersama untuk mempercepat proses penjaminan kredit,” kata Wimboh.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa

Ketua LPS Purbaya menyatakan bahwa keengganan sebagian masyarakat menengah atas untuk berbelanja tercermin pada kenaikan simpanan milik nasabah besar. Pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat 11%, sementara kredit justru minus 2%.

Horeka

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan pula bahwa sektor hotel restoran dan kafe (Horeka) menjadi salah satu sektor prioritas untuk memanfaatkan penjaminan kredit modal kerja. Sebab, sektor ini terdampak paling besar selama pandemi. Stimulus tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/2021 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN

Sri Mulyani menjelaskan, PMK 32/2021 merupakan revisi dari PMK 98/2020 yang awalnya fokus pada sektor manufaktur.

“Dulu fokusnya padat karya, makanya kriteria mendapat pinjaman, jumlah karyawan 300, sekarang diturunkan minimal 100 atau 50 orang,” tuturnya.

PMK 32/2021 juga mengklasifikasikan tiga besaran penjaminan kredit modal kerja oleh pemerintah. Pertama, untuk pelaku usaha dengan nilai pinjaman Rp 5 miliar hingga Rp 50 miliar akan ditanggung 100% oleh pemerintah.

Kedua, penjaminan lebih dari Rp 50 miliar hingga Rp 300 miliar juga akan dijamin penuh oleh pemerintah. Ketiga, pemerintah juga memberikan stimulus untuk pelaku usaha dengan penjaminan lebih dari Rp 300 miliar hingga Rp 1 triliun melalui dua skema. Untuk periode 1 April hingga 31 Juli 2021 sebesar 80% diberikan penjaminan oleh pemerintah dan 20% sisanya oleh debitur. Lalu, pada 1 Agustus sampai dengan 17 Desember 2021, pemerintah menanggung 70% penjaminan, sedangkan 30% dibayar oleh pelaku usaha.

“PMK 32/2021 akan selektif untuk horeka. Tenor tadinya satu tahun dengan pinjaman minimal Rp 10 miliar, sekarang diganti tenor 3 tahun dengan minimal pinjaman Rp 5 miliar,” tuturnya.

Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: IST
Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: IST

Adapun Gubernur Bali Wayan Koster meminta kepada Menteri Keuangan untuk memberikan insentif khusus kepada Bali. Pasalnya, daerahnya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ia mengatakan, Bali merupakan destinasi wisata dunia yang mendatangkan devisa bagi negara. Pada 2019, wisatawan mancanegara yang berwisata di Bali mencapai 6,5 juta atau sekitar 39% dari total kunjungan nasional. Dari angka itu, kontribusi terhadap devisa nasional sekitar 29%. (hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN