Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Akumulasi Pembiayaan SBSN untuk Infrastruktur K/L Capai Rp 145,8 Triliun

Rabu, 20 Januari 2021 | 18:00 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, minat kementerian/lembaga (K/L) untuk membangun infrastruktur dengan pembiayaan dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin meningkat. Bahkan, hingga kini nilai penerbitan SBSN untuk keperluan tersebut secara akumulatif mencapai Rp 145,84 triliun.

“Nilai pembiayaannya secara akumulatif mencapai Rp 145,84 triliun. Volume ini tentu akan menyebabkan Indonesia semakin mempunyai posisi di dalam global sharia financing. Karena nilainya semakin signifikan," kata Sri Mulyani dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN 2021 secara daring di Jakarta, Rabu, (20/1).

Ia mengatakan, SBSN memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif APBN, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh K/L. Proyek pembangunan infrastruktur K/L dengan pembiayaan SBSN dimulai pada 2013, yang kalau itu baru ada satu K/L yang menggunakan SBSN sebagai instrumen pembiayaan.

“Pada 2013 baru satu K/L. Ini pecah telor. Kemudian meningkat menjadi delapan K/L untuk 2020 kemarin. Jadi, sudah ada delapan partner yang dibiayai SBSN. (Yang dibiayai) SBSN meningkat menjadi 11 K/L pada 2021,” tutur dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, salah satu kementerian yang banyak memanfaatkan SBSN untuk pembiayaan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agama.

Ia berharap upaya tersebut bisa dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya. "Terima kasih pada Pak Basuki (menteri PUPR) yang tidak lelah untuk terus berkreasi, inovasi bersama kami. Dan pekerjaannya selalu sinergi. Kami senang. Pak Basuki menyiapkan proyek, kami coba pikirkan financing. Jadi, proyek-proyek yang disiapkan PUPR bisa didanai SBSN," jelas dia.

Kendati begitu, Menkeu mengingatkan agar seluruh K/L menjaga prinsip tata kelola dan akuntabilitas, untuk menghindari terjadi praktik korupsi pada proyek-proyek infrastruktur, terutama yang didanai menggunakan utang.

“Itu tanggung jawab bersama sehingga kita tentu harus menjaga supaya proyek yang dibiayai SBSN benar-benar dijaga tata kelolanya, akuntabilitasnya, dan tentu saya harap tidak ada korupsi dalam pelaksana proyek,” ujar dia.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan proyek, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan juga memiliki aplikasi e-Monev untuk pelaksanaan koordinasi, pemantauan progres, dan pelaporan kinerja dari setiap proyek. Sehingga, proyek dapat berlangsung transparan, akuntabilitas serta berkualitas.

“Kami terus bangun sistem monitoring dan evaluasi (monev) di Dirjen Pengelolaan Risiko dan Pembiayaan. Kami bangun e-Monev SBSN ini sehingga kami bisa tracking, memastikan transparansi, dan memberikan pandangan inklusif,” jelas dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN