Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perkiraan realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 2019

Perkiraan realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 2019

PERKUAT PERMINTAAN DALAM NEGERI DAN SUBTITUSI IMPOR

Alokasikan Rp 1.160 Triliun untuk Produk Dalam Negeri

Senin, 24 Agustus 2020 | 11:03 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com) ,Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com ) ,Ester Nuky

JAKARTA, investor.id – Anggaran pengadaan seluruh barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah yang sekitar Rp 1.160 triliun tahun ini harus digunakan untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melaksanakan program substitusi impor terhadap berbagai produk yang dapat dibuat di dalam negeri, seperti makanan, pakaian, handycraft, elektronik, petrokimia, dan baja.

Banyak produk dalam negeri berkualitas baik. Sejumlah brand nasional juga sudah go global atau terkenal di luar negeri, antara lain, Indomie, Kopi Torabika, Tolak Angin, Saus ABC, Permen Kopiko, sepeda Polygon, kosmetik Mustika Ratu dan Wardah, serta ban GT Radial dan Achilles.

Demikian rangkuman keterangan pengusaha nasional dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Majelis Wali Amanat UI dan Menteri Perindustrian Tahun 2014-2016 Saleh Husin,

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan, ekonom Indef Ahmad Heri, serta Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty.

Mereka memberikan keterangan kepada Investor Daily secara terpisah, pekan lalu.

Rachmat Gobel. Foto: IST
Rachmat Gobel. Foto: IST

Rachmat Gobel mengatakan, pandemi Covid-19 saat ini memang ma salah besar yang berdampak negatif terhadap ekonomi dan sebagainya. Tetapi, positifnya juga ada, yakni kesempatan untuk membangun kembali industri bernilai tambah tinggi dengan mengolah berbagai kekayaan sumber daya alam yang kita miliki.

Selama ini, kita terlampau cepat-cepat lebih banyak mengekspor bahan baku ketimbang mengolah untuk membuat nilai tambah di dalam negeri, kemudian ironisnya mengimpor lagi setelah menjadi barang jadi.

“Nah, sekarang adalah momentum kembali ke yang semestinya kita lakukan, karena kita punya semuanya, pasar yang besar, hasil bumi dan laut, maupun keahlian meski ada kekurangan kadang kalah dari kualitas dan standar. Pasar kita harus didorong, di mana pasar besar ini adalah modal rakyat dan bangsa Indonesia. Kita tidak hanya membangun nasionalisme melalui pembelian selama pandemi, namun juga kecintaan terhadap produk dalam negeri dan mengerti bahwa membangun NKRI adalah harus membangun industri di Tanah Air,” ujar Rachmat yang juga mantan menteri perdagangan itu.

Nilai impor nonmigas
Nilai impor nonmigas

Pemerintah harus bisa memberi contoh dengan menggunakan belanja negara untuk menggaungkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong investasi industri. Jangan sampai seperti sebelumnya pembangunan infrastruktur gencar tapi justru pangsa pasar baja impor dari RRT melonjak.

Hal itu karena pemerintah kurang konsisten menjaga produk dalam negeri dan membiarkan produk impor meningkat karena harga yang lebih murah.

Nilai ekspor nonmigas
Nilai ekspor nonmigas

“Padahal industri dalam negeri di sini harus membayar banyak karyawan dan kewajiban pajak ataupun cukai. Sedangkan produk impor kan kita nggak tahu mereka membayar pajak betul atau tidak, karena mereka bisa masuk lewat banyak pulau- pulau kita dan juga apakah mereka mendapat subsidi dari negaranya,” ucap Rachmat saat dihubungi Investor Daily dari Bogor, Jumat (21/8).

Menjaga pasar produk dalam negeri juga perlu dilakukan dengan langkah seperti melarang impor baju bekas pakai yang murah, karena tidak membayar pajak. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Koperasi dan UKM perlu membina dan membantu para pengusaha kecil dan menengah agar mampu meningkatkan kualitas dan standar produknya. (tl/tm)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN