Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Program bedah rumah Kementerian PUPR

Program bedah rumah Kementerian PUPR

Anggaran Bedah Rumah di Jambi Rp 90 Miliar

Selasa, 9 Februari 2021 | 13:06 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

Jakarta, Investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran senilai Rp 90 miliar untuk melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa peningkatan kualitas rumah atau bedah rumah untuk 4.500 unit tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jambi.

“Tahun 2021 setidaknya kami  menganggarkan sekitar Rp 90 miliar untuk melaksanakan Program BSPS di Provinsi Jambi. Dana tersebut untuk melakukan bedah rumah sebanyak 4.500 RTLH,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Indra M Sutan, dalam siaran pers, Selasa (9/2)

Menurut Indra, Program BSPS merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Program Sejuta Rumah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi masih banyak rumah masyarakat tidak mampu yang kondisinya tidak layak huni. Pelaksanaan Program BSPS nantinya akan menyasar ribuan rumah masyarakat yang tidak layak huni di sembilan Kabupaten dan dua Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Menurut Indra syarat yang harus dipenuhi antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), dan merupakan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lalu, bersedia melaksanakan pembangunan rumah secara berswadaya, hanya memiliki tempat tinggal tersebut yang kondisinya tidak layak huni dan belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari dana APBN.

“Nantinya setiap masyarakat mendapatkan dana bantuan senilai Rp 20 juta per unit rumah. Tapi dana tersebut akan disalurkan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk bahan material bangunan bukan berupa uang tunai. Masyarakat pun bisa melaksanakan pekerjaan bantuan secara berkelompok dan mendapat upah kerja,” kata Indra. 

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN