Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Anggaran Direalokasi untuk Dorong Ekonomi

Sabtu, 9 Januari 2021 | 14:12 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan melakukan realokasi anggaran untuk mendukung langkah-langkah pemulihan ekonomi dan mengoptimalkan penanganan Covid-19. Anggaran akan diarahkan untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Meski demikian, anggaran perlindungan sosial dipastikan tetap tersedia.

Hal itu diungkapkan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam sharing session yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan topik Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Distribusi Vaksin secara virtual di Jakarta, Jumat (8/1).

Dalam APBN 2021, pemerintah menyediakan anggaran penanganan Covid-19 dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 403,9 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif usaha, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan BUMN, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemda, kesehatan, serta perlindungan sosial. 

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN 2021
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN 2021

Menurut Airlagga, memasuki akhir 2020 dan awal 2021, berbagai perkembangan terjadi secara dinamis. Variabel-variabel ekonomi banyak yang berubah. Kini, kondisi ekonomi makro lebih optimistis dan terus bergerak ke arah positif.

“Perkembangan pandemi Covid-19 juga berubah. Saat pemerintah merancang anggaran 2021 pada November lalu, asumsinya strain baru Capovid-19 tidak ada,” ujar dia.

Menko Perekonomian menjelaskan, pos yang akan direalokasi di antaranya anggaran perlindungan sosial.

“Itu dilakukan sejalan dengan momentum perbakan ekonomi. Berbagai indicator ekonomi menunjukkan perkembangan positif,” tutur dia.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021

Meski direalokasi, kata Airlangga, anggaran perlindungan sosial tetap tersedia. Di pihak lain, pemerintah akan mendorong alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.

“Perlindungan sosial tetap dilaksanakan. Itu akan kami dorong. Untuk itu, pemerintah akan tetap melihat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, secara mingguan, bulanan. Ini akan kami evaluasi terus,” papar dia.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai pos-pos yang akan direalokasi berikut nilainya, Airlangga hanya berujar singkat,

“Itu nanti diumumkan Bu Menkeu (Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati).”

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Menko Perekonomian mengakui, untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah harus mendorong kelas menengah ke atas untuk berbelanja. Selama pandemi, mereka cenderung menahan belanja. Itu tercermin antara lain pada dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang terus meningkat.

Airlangga yakin setelah vaksinasi dilaksanakan, masyarakat menengah ke atas akan kembali berbelanja seiring meningkatnya kepercayaan (confidence) mereka bahwa pandemic Covid bakal segera berlalu. Kecuali itu, daya beli masyarakat kelas bawah akan menguat karena pemerintah menyediakan bantuan sosial (bansos).

Vaksinasi, menurut Airlangga, juga akan menekan penyebaran Covid, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas. Dengan begitu pula, roda ekonomi bakal berputar lebih kencang.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021

Airlangga kembali menegaskan, dalam merespons peningatan kasus Covid seperti sekarang (di sejumlah daerah Jawa-Bali), pemerintah tidak menutup atau membatasi secara ekstrem mobilitas masyarakat.

“Hanya sejumlah daerah saja yang dibatasi. Jadi, kegiatan ekonomi akan tetap berjalan. Pembatasan justru dilakukan untuk menjaga ekonomi. Kalau kasus Covid melonjak, dampaknya terhadap ekonomi akan lebih parah,” tandas dia.
Menko Perekonomian mengungkapkan, pemerintah memastikan program vaksinasi dengan anggaran Rp 73 triliun, termasuk untuk infrastruktur pendukungnya, telah siap. Proses vaksinasi dimulai pekan. Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang divaksin, dilanjutkan para kepala daerah.

Airlangga menambahkan, pemerintah masih menunggu emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan hasil sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar pada Jumat (8/1) siang, vaksin Covid-19 produksi Sinovac, Tiongkok, yang dibeli pemerintah dinyatakan suci dan halal.

Airlangga menambahkan, pemerintah sudah memiliki tiga juta dosis vaksin dari perusahaan Tiongkok, Sinovac Biotech Ltd. Vaksin sudah didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjamin anggaran vaksinasi gratis sudah tersedia dalam kas negara. Vaksinasi merupakan program prioritas pemerintah tahun ini.

Menurut Menkeu, pembiayaan anggaran untuk vaksinasi Covid-19 tidak akan menambah defisit anggaran lebih dari 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dananya juga akan berasal dari APBN 2021, namun komposisi dari anggaran vaksinasi masih dapat diubah. Anggaran vaksin berasal dari APBN 2020 dan APBN 2021. Dana sebesar Rp 47,07 triliun dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2020 telah dicadangkan untuk vaksinasi. Tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyisihkan anggaran vaksinasi Rp 18 triliun.

Alhasil, total uang Negara yang sudah disisihkan untuk vaksinasi mencapai Rp 65 triliun. Namun, Menkeu memperkirakan total anggaran vaksinasi 2021 mencapai Rp 74 triliun.

"APBN 2021 itu total anggaran belanjanya Rp 2.750 triliun. Jadi, kami akan bisa melakukan realokasi dalam Rp 2.750 triliun itu untuk vaksin dan vaksinasi,” ujar dia.

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) resmi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dirilis Kemenkes, vaksinasi akan dilaksanakan mulai Rabu (13/1). Vaksinasi bakal berlangsung empat tahap. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah mereka yang berusia di atas 18 tahun dan harus berdomisili di Indonesia. Kelompok usia di bawah 18 tahun baru bisa mengikuti vaksinasi jika data terkait keamanan vaksin pada usia tersebut telah memadai dan mendapat persetujuan penggunaan darurat atau izin edar dari BPOM.

Pada tahap 1 (Januari-April 2021), sasaran vaksinasi Covid-19 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran dan bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

Adapun pada tahap 2 (Januari-April 2021), sasaran vaksinasi Covid yaitu petugas pelayanan publik, terdiri atas TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/ terminal, dan perbankan. Juga petugas perusahaan listrik negara, perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelompok lainnya pada tahap 2 adalah kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun). Sementara itu, pada tahap 3 (April 2021-Maret 2022), sasaran vaksinasi Covid yaitu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan pada tahap 4 (April 2021-Maret 2022), sasaran vaksinasi adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. (epa/sny/leo/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN