Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan usai rapat Pansus IKN di DPR, Selasa (18/1/2022). Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan usai rapat Pansus IKN di DPR, Selasa (18/1/2022). Sumber: BSTV

Anggaran Pembangunan IKN Masuk ke Program PEN

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:15 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tahap awal pembangunan proyek ibukota negara (IKN) akan masuk dalam Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tercatat (Rp 451 triliun).

Adapun anggaran telah digelontorkan pemerintah sejak 2020 hingga tahun ini,  dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN,” katanya dalam Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada prioritas untuk penanganan pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat melalui bantuan sosial pemberian bantuan sosial karena merupakan syarat utama bagi pemulihan.

Ia menjelaskan tahapan pembangunan pemindahan IKN terdiri dari lima tahapan yaitu tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045.

Untuk tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam program PEN 2022.

“Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program PEN 2022,” katanya.

Selanjutnya untuk tahun 2023 dan 2024, pemerintah akan mendesain kebutuhan anggarannya mengikuti  perkembangan kasus Covid-19 di tanah air dan momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan sehingga kebutuhan anggaran akan cukup besar.

Di samping itu, pelonggaran konsolidasi fiskal pemerintah akan mulai diketatkan kembali pada tahun 2023 dengan defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

“Artinya 2022-2024 penanganan Covid -19, penyelenggara pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Pada saat yang sama defisit maksimal 3% mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga,” katanya.

Sementara untuk anggaran pembangunan IKN 2025-2045 masih akan melihat keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang.

Ia menambahkan, nantinya APBN akan digunakan untuk belanja pembangunan yaitu komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik.

“Sebagian akan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau project development fund (PPP) itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi,” jelasnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN