Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Anggaran PEN Meningkat, Defisit APBN 2020 Melebar Hingga 6,34%

Triyan Pangastuti, Rabu, 3 Juni 2020 | 14:05 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 akan meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun atau setara dengan 6,34% terhadap PDB. Peningkatan defisit APBN sejalan dengan belanja negara yang membengkak untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Defisit ini melonjak lebih tinggi dari yang ditetapkan awal dalam Perpres 54/2020 defisit sebesar Rp 852,9 triliun atau 5,07%.

"Kenaikan defisit ini kami akan tetap jaga secara hati-hati. Dari sisi sustainability dan pembiayaannya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat Presiden di Jakarta, Rabu  (3/6).

Seiring peningkatan defisit, maka pemerintah pun akan merevisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Perpres dikeluarkan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut dia, revisi perpres perlu dilakukan untuk menampung program PEN. Kendati begitu perubahan Perpres 54/2020 terkait postur APBN juga dilakukan konsultasi antar Kementerian terkait, rapat kabinet, OJK dan LPS,  dan pembahasan bersama DPR.

“Kami lakukan Konsutasi dengan dewan meski DPR reses tapi kami dapat  izin untuk berkonsultasi melalui pimpinan DPR banggar dan Komisi XI. Masukan mereka tertuang dalam design revisi Perpres 54/2020,”ujarnya.

Dalam revisi Perpres nanti pendapatan negara akan turun dari Rp 1.760,9 triliun menjadi 1.699,1 triliun. "Di mana penerimaan perpajakan 1.462,6 triliun akan jadi 1.404,6 triliun," ujarnya.

Adapun sebaliknya, belanja negara dalam APBN akan meningkat dari Rp 2.613,8 triliun menjadi 2.738,4 triliun. Angka itu menunjukkan kenaikan sebesar Rp 124,5 triliun.

"Belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penaganan Covid-19, termasuk daerah dan sektoral. Dengan demikian Perpres 54 tahun 2020 mengenai postur akan direvisi," ujarnya.

Oleh karena itu pembiayaan defisit anggaran akan tetap dipenuhi melalui sumber pendanaan yang memiliki risiko paling kecil dan biaya paling konpetitif atau rendah, termasuk memanfaatkan sumber internal pemerintah, seperti saldo anggaran lebih, dana abadi kesehatan dan BLU serta penarikan pinjaman program dengan bunga rendah.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penerbitan SBN domestik maupun global dengan dukungan dari Bank Indonesia dan kebijakan moneternya.

“Dukungan BI melalui kebijakan moneternya seperti penutunan GWM dan BI sebagai standby buyer di dalam pasar perdana, serta dukungan untuk berbagai program bellow the line,”ujarnya.

Sementara itu, untuk pemenuhan biaya above the line melalui market, Kementerian Keuangan akan kembali melakukan kerjasama bersama BI, untuk menjaga sustainabilitas dari kebijakan fiskal maupun kredibilitas moneter.

“Kita berdua akan sampaikan kesepakatan bersama ini karena kami berdua akan jaga dari sisi kualitas kebijakan moneter stabilitas makro ekonomi. mendukung PEN secara berkelanjutan, dan tetap prudent transparansi,”ujarnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN