Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Menkeu Sri Mulyani. Sumber: BSTV

Anggaran Program PEN Bertambah Jadi Rp 677,2 T

Triyan Pangastuti, Rabu, 3 Juni 2020 | 16:44 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait dampak pandemi Covid-19 menjadi Rp 677,2 triliun dari sebelumnya hanya Rp 641,7 triliun. Peningkatan kebutuhan biaya PEN sebesar Rp 35,5 triliun ini juga akan dituangkan dalam revisi Perpres 54/2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran PEN itu akan dialokasikan untuk penanganan dan mengurangi dampak Covid-19 di sisi masyarakat maupun dunia usaha. "Biaya penanganan Covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres diidentifikasi Rp 677,2 triliun," ujar dia dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (3/6).

Sri Mulyani merinci, anggaran itu akan dialokasikan pertama, untuk bidang kesehatan dan penanganan virus corona baru sebesar Rp 87,55 triliun. Anggaran ini meliputi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan, biaya Gugus Tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Kedua, sebesar Rp 203,9 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik enam bulan, bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Kemudian yang ketiga adalah dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, dan mendukung modal kerja UMKM dengan pinjaman sampai Rp 10 miliar. “Serta belanja untuk penjaminan kredit modal kerja darurat dengan kredit di bawah Rp 10 miliar. Dukungan APBN untuk ini mencapai Rp 123,46 triliun,” papar Sri Mulyani.

Keempat, anggaran untuk pemberian insentif bagi dunia usaha agar bisa bertahan di tengah pandemi, khususnya di sisi sektor perpajakan. Terkait ini, dunia usaha akan mendapatkan relaksasi perpajakan dan stimulus lain sebesar Rp 126,1 triliun. Kelima, insentif untuk korporasi baik BUMN maupun sektor swasta, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp 44,57 triliun.

Kemudian, lanjut Sri Mulyani, juga dianggarkan dana talangan Rp 44,57 triliun untuk pembiayaan korporasi, termasuk penyertaan modal negara (PMN), penalangan kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya dan belanja untuk premi risiko kredit modal kerja bagi industri padat karya dengan pinjaman di atas Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun.

“Ini termasuk pinjaman untuk beberapa BUMN. Jadi dana talangan yang mencapai Rp 44,57 triliun itu masuk pembiayaan korporasi baik BUMN, korporasi padat karya di atas Rp 10 Miliar hingga Rp 1 triliun,” tandas Sri Mulyani. Tak hanya itu, ia menambahkan, pemerintah juga memberikan dukungan bagi sektor pemerintah daerah (pemda) dengan anggaran sebesar Rp 97,11 triliun.

 

Topang Daya Beli

Sri Mulyani mengatakan, dalam penanganan Covid-19, pemerintah juga akan terus menopang daya beli masyarakat agar tidak merosot akibat pemutusan hak kerja dan situasi yang rentan di tengah Covid-19.

Oleh karena itu, pemerintah menggelontorkan Rp 178,9 triliun untuk program jaring pengaman sosial yang meliputi PKH, Kartu Sembako, diskon listrik yang diperpanjang hingga enam bulan dan bansos non-Jabodetabek, bansos Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja.

Akan tetapi, ia menyebut, akan ada perubahan dalam penyaluran bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek yang akan diperpanjang hingga Desember 2020. Kendati demikian, dari sisi jumlah yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat periode Juli hingga Desember akan berkurang dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan.

“Bansos tunai non-Jabodetabek alokasinya Rp 32 triliun dan alokasi Jabodetabek mencapai Rp 6,8 triliun,” ujar dia.

Selain itu, untuk BLT Dana Desa juga akan diperpanjang sampai September dan untuk periode Juli-September manfaatnya diturunkan dari Rp 600 ribu jadi Rp 300 ribu, dengan total BLT Dana Desa mencapai Rp 31,8 triliun.

Kemudian berdasarkan data yang diperolehnya, bansos mayoritas diterima oleh petani, peternak, dan pekebun mencapai 18,4 juta orang. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta sebanyak 4,2 juta orang, pekerja bangunan 3,4 juta orang, pekerja pabrik 3,3 juta orang, supir dan pekerja sekor komunikasi 1,3 juta orang, serta nelayan 900 ribu orang.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN