Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian LHK (Sumber : LHK)

Gedung Kementerian LHK (Sumber : LHK)

Anggaran Sektor Kehutanan Rp 9 Triliun Tahun Depan

Tri Listiyarini, Kamis, 12 September 2019 | 09:53 WIB

JAKARTA, investor.id-Pemerintah menganggarkan dana Rp 9,30 triliun untuk sektor kehutanan tahun depan. Anggaran tersebut di antaranya akan digunakan untuk memperkuat ekonomi nasional, investasi, dan ekspor melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha serta penguatan tata kelola untuk kepastian hukum. Di sisi lain, untuk pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria (TORA), dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri.

Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dengan didampingi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian LHK saat menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (RKAKL-TA) 2020 bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, kemarin. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo. Selain Menteri LHK, turut hadir Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Direktur Utama Perum Bulog, serta direktur utama mitra kerja Komisi IV DPR.

Seperti dilansir situs resmi Kementerian LHK, rapat itu membahas anggaran Kementerian LHK untuk 2020 yaitu sebesar Rp 9,30 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam 14 program kerja Kementerian LHK dan program kerja yang dilaksanakan oleh BRG dengan 11 di antaranya merupakan program prioritas nasional.

Menteri Siti menyampaikan lima arah pembangunan LHK tahun depan. Pertama, memperkuat ekonomi nasional, investasi, dan ekspor melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha, serta penguatan tata kelola untuk kepastian hukum. Kedua, pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA, dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri. Ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut.

Keempat, pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mendukung program prioritas nasional (pengentasan kemiskinan, pengembangan ekowisata, dll). Kelima, penguatan pendidikan vokasional dan penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Rapat Kerja juga membahas usulan-usulan program yang akan didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. DAK Subbidang Lingkungan Hidup Tahun 2020 dialokasikan untuk penguatan early warning system untuk bencana lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung. “Sementara untuk DAK Subbidang Kehutanan dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana operasional kesatuan pengelolaan hutan (KPH), Tahura, dan akses kelola perhutanan sosial, juga rehabilitasi hutan dan lahan," jelas Menteri Siti.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Komisi IV DPR memberikan dukungan penuh serta meminta agar kebijakan dan rencana kerja Kementerian LHK disusun secara tepat sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. "Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, keterpaduan, dan penyederhanaan terhadap program-program yang disusun agar tidak tumpang tindih dan pemanfaataannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata dia.

Edhy menjelaskan, kebijakan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 diformulasikan kedalam program-program prioritas pembangunan nasional, yaitu penguatan daya saing sumberdaya manusia, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA