Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Industri nikel. Foto: IST

Industri nikel. Foto: IST

Anggota DPR Dukung Penghentian Ekspor Nikel

Jumat, 4 Desember 2020 | 16:10 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Gerindra Kardaya Warnika mendukung langkah pemerintah menerapkan penghentian ekspor ore nikel baru. Penggunaan kekayaan alam seperti nikel harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sebesar-besarnya.

“Langkah penghentian ekspor ore nikel itu sudah tepat. Jadi harus segera diterapkan,” kata Kardaya Warnika, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (4/12).

Ia menerangkan, nikel berasal dari kegiatan pertambangan yang mengeksploitasi kekayaan alam dari bumi Indonesia. Dan secara konstitusi, kekayaan alam itu harus digunakan untuk kepentingan nasional. Sehingga pemerintah harus melakukan terobosan dengan melarang ekspor ore nikel, sehingga proses pengelolaannya bisa dipastikan berlangsung di Indonesia.

“Kalau dieksploitasi, berarti menguras kekayaan alam kita. Setiap kita ambil, berarti terjadi pengurangan kekayaan alam,” ujarnya.

Hormati Regulasi

Kardaya mengatakan, jika kekayaan alam dieksploitasi maka sudah seharusnya dijual dalam bentuk jadi. Bukan bahan setengah jadi, apalagi bahan mentah. 

“Supaya negara diuntungkan, bukan pemerintah lho ya. Jadi upaya peningkatan kesejahteraan itu harus dipacu. Apalagi sudah disepakati bahwa mulai tahun 2014, pemerintah telah menerbitkan ketentuan bahwa tidak boleh lagi menjual biji mentah nikel. Dan peraturan itu sudah diterbitkan 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009,” papar dia.

Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah sudah memberikan relaksasi bagi penerapannya selama 5 tahun, dan kini harus segera dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut dia, hal yang membuat Indonesia tidak bagus di mata investor adalah karena pemerintah tidak konsisten dengan UU yang diterbitkannya sendiri. 

“Yang namanya negara hukum, harus menghormati hukum lewat regulasi yang diterbitkan. Kalau peraturannya tidak cocok, harus diubah dulu. Jangan langsung dilabrak begitu saja,” tegas dia.

Tersisa Sedikit

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa saat ini cadangan nikel Indonesia yang dapat ditambang tersisa hanya sekitar 700 juta ton. Namun hal ini masih memerlukan eksplorasi. Sementara, jumlah tersebut semakin sedikit jika secara terus-menerus di ekspor keluar negeri.

Menurut dia, adanya tren penggunaan kendaraan listrik ke depan yang notabene membutuhkan industri baterai kendaraan listrik.

“Hal ini mendorong pemerintah untuk tidak lagi membuka izin smelter nikel baru. Izin smelter yang sudah ada akan didorong untuk membangun industri baterai program mobil listrik dalam negeri,” terang dia.

Selain itu, katanya lagi, penggunaan kendaraan listrik, atau Electric Vehicle (EV) alias mobil listrik, juga motor listrik adalah pilihan untuk mengurangi ketergantungan rakyat Indonesia terhadap impor bahn bakar minyak (BBM) , serta berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 798 triliun.

“Pemerintah Indonesia tidak lagi memberikan perizinan bagi ekspor ore nikel. Karena ore nikelnya akan diolah di dalam negeri untuk mendukung program kendaraan listrik, khususnya terkait ketersediaan bahan baku untuk produksi baterai kendaraan listrik,” papar Menko Perekonomian.

Jumlah Smelter

Ia menuturkan, bahwa saat ini jumlah smelter yang ada sudah cukup banyak, yakni ada 11 smelter dan 25 sedang dalam tahap pembangunan, sehingga total ada 36 smelter. 

“Dengan total tersebut dan cadangan yang ada, diperkirakan tingkat keuntungan investor eksisting semakin tipis,” papar dia.

Selain itu, lanjutnya, dari sisi lingkungan dan daya dukung pun telah terjadi penolakan banyak pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat. Karena smelter membutuhkan banyak sekali pasokan listrik dan batubara sebagai bahan bakar proses pengolahan. 

Ia menambahkan, proses smelting pun pada akhirnya akan menghasilkan konsentrat mineral, serta produk limbah padat berupa batuan dan gas buang SO2. Saat menguap ke udara, maka senyawa SO2 dapat menyebabkan hujan asam yang jika turun ke tanah akan meningkatkan derajat keasaman tanah dan sumber air sehingga membahayakan kelangsungan hidup vegetasi dan satwa.

“Itu sebab, pemerintah menghentikan pemberian perizinan pembangunan smelter nikel baru. Kita fokus mendukung rencana pemerintah menyediakan kendaraan listrik,” ungkap dia.

Nilai Tambah

Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan percepatan larangan ekspor komoditas bijih nikel  pada Januari 2020. Hal itu disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang menilai, selama ini Indonesia selalu mengekspor bijih nikel, padahal nilai tambahnya besar sekali.

"Nilai tambahnya mungkin sampai 20 kali, sehingga tahun lalu saja ekspor kita ke sana sudah mencapai US$5,8 miliar. Jadi nilai tambahnya luar biasa," ucap Luhut.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini investasi smelter nikel sudah mencapai US$10 miliar, dan akan mencapai kisaran US$19-20 miliar lagi dalam lima tahun mendatang.

"Karena itu nanti sampai lithium baterai dan macam-macam. Bahkan nanti sampai recycle industrinya. Malah saya pikir angka itu akan lebih besar dari itu," imbuh Luhut.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan, smelter di Indonesia, bahan bakunya sudah 100% daari dalam negeri. Namun, apabila berhubungan dengan ekspor bijih nikel, memang perlu dibatasi, sebab terjadi ketidakadilan.

"Karena yang terjadi ekspor ore (nickel) Indonesia ke China, kemudian oleh pabrik China diproduksi, begitu bersaing dengan produk Indonesia, Indonesia dikenakan dumping. Badi business practice-nya tidak adil," pungkas Airlangga.

Luhut juga mengatakan bahwa penghentian ekspor nikel ini akan berdampak sebesar US$600 juta, tetapi hal itu akan berimbas besar dan menyentuh angka US$6 miliar pada tahun 2024.

Kebijakan ini akan mencambuk Indonesia untuk membiasakan ekspor dengan nilai tambah, bukan sekedar ekspor mentah. Diperkirakan kebijakan ini bisa memancing investasi hingga senilai US$30 miliar sampai 2024.

Road Map KBLBB

Lebih jauh, Luhut Panjaitan mengungkapkan regulasi dan road map (peta jalan) industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) memasuki tahap finalisasi pembahasan bersama kementerian lain. Dia mengatakan penyusunan regulasi lintas kementerian terkait hal itu harus diharmonisasikan.

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sudah memiliki payung hukum, yakni Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Regulasi ini sudah terbit tahun lalu, namun belum dapat diterapkan sebab ketentuan teknis belum tersedia.

Koordinasi yang dilakukan Luhut dengan kementerian lain dipercaya membahas kelanjutan ketentuan teknis agar bisa diaplikasikan pemain industri dan juga adaptasi atas situasi pandemi.

Luhut memaparkan kehadiran regulasi sangat penting bagi kelangsungan industri kendaraan listrik Indonesia. Diharapkan juga regulasi membuat Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik buatan pihak asing.

"Sehingga industri KBLBB bisa menjadi industri pionir untuk pasar dalam negeri yang potensial, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik produksi luar negeri," ungkap Luhut.

Menurutnya juga Indonesia merupakan negara potensial dalam mengembangkan kendaraan listrik, sebab memiliki material pembuatan baterai.

"Jika lompatan besar dari bijih nikel menjadi pusat mobil listrik dunia ini berhasil kita ciptakan, keuntungan terbesarnya adalah perekonomian Indonesia bisa segera pulih dengan terserapnya puluhan ribu tenaga kerja," katanya.



 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN