Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi pajak. Foto: Pixabay

Ilustrasi pajak. Foto: Pixabay

Antusiasme Tinggi, Pengungkapan Harta Tax Amnesty Jilid II Tembus Rp 1,04 T

Minggu, 9 Januari 2022 | 23:36 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga hari kesembilan, total nilai harta bersih yang diungkapkan oleh wajib pajak (WP) dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II telah mencapai Rp 1,04 triliun.

Berdasarkan data Program Pengungkapan Sukarela yang dikutip, Minggu (9/1), nilai tersebut berasal dari akumulasi dari pengungkapan harta oleh 2.078 WP.

Dengan nilai pengungkapan harta bersih tersebut, total pajak penghasilan (PPh) final yang disetorkan oleh peserta program ke kas negara mencapai Rp 125,2 miliar.

Sementara dari total harta bersih yang telah diungkapkan meliputi deklarasi dalam negeri (DN) mencapai Rp 891,01 miliar, harta yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 59,28 miliar, dan deklarasi harta di luar negeri sebesar Rp 93,41 miliar.

Baca juga: Salah Hitung, Wajib Pajak Dapat Setor SPPH Lebih dari Satu Kali

Dihubungi terpisah, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa banyaknya wajib pajak dalam sembilan hari yang sudah melaporkan hartanya dalam PPS menunjukkan antusiasme yang tinggi dari wajib pajak.

Bahkan ia memproyeksi tren peningkatan pelaporan harta ini akan terus meningkat di akhir periode (Juni). Namun antusiasmenya dinilainya kalah dibandingkan program Tax Amnesty pada 2016/2017.

“Jadi, kalau di awal saja sudah cukup banyak, di akhir-akhir periode kita cukup optimistis. Tetapi  kalau dibandingkan tahun 2016, saya tak yakin jika antusiasme PPS kali ini akan sebesar TA 2016/17,” tegasnya kepada Investor Daily, Minggu (9/1).

Baca juga: NIK Jadi NPWP, Tak Lantas Penduduk Jadi Wajib Pajak

Sebagai informasi untuk tahun ini, DJP memasang target kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2021, di tahun ini mencapai 80% dari total wajib pajak.

Target kepatuhan wajib pajak sama dibandingkan pelaporan SPT tahun lalu (SPT 2020). Target ini bahkan sudah mempertimbangkan adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang telah mulai berjalan sejak 1 Januari 2022.

Lebih lanjut, Fajry menyebut bahwa apabila berdasarkan pengalaman pelaksanaan Tax Amnesty tahun 2016 hingga 2017, tingkat kepatuhan memang meningkat pasca program Tax Amnesty dengan tren kenaikkan baru terasa di tahun 2017.

Baca juga: Kripto dan NFT Wajib Masuk SPT, Aspakrindo: Jangan Sampai Menyulitkan Trader

“Mengapa demikian? karena programnya di mulai satu juli 2016 sedangkan masa lapor akhir lapor SPT untuk OP dan Badan itu Maret dan April 2016. Jadi dampaknya ke pelaporan di tahun 2017.  Begitu Pula dengan PPS ini, inikan sampai Juni 2022 ya dan seperti kita ketahui, antusiasmenya akan meningkat di akhir periode PPS yakni bulan Mei dan Juni, jadi dampaknya ke kepatuhan memang akan lebih terasa pada pelaporan tahun 2023 nanti,” jelasnya.

Meski begitu, Fajry belum memiliki hitungan pasti potensi penerimaan negara yang diperoleh dari pelaksanaan program PPS selama 6 bulan kedepan, apalagi saat ini PPS baru berlangsung sembilan hari.

“Belum ada (target penerimaan) dari PPS kita juga tidak memiliki basis data untuk dijadikan kalkulasi. Seperti kita ketahui, data harta WP inikan hanya pihak tertentu saja yang dapat mengkasesnya,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN