Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Taksonomi Hijau Indonesia. Foto: IST

Ilustrasi Taksonomi Hijau Indonesia. Foto: IST

Apa Sebenarnya Taksonomi Hijau Indonesia yang Baru Diluncurkan Presiden?

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:39 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia pada Kamis (20/1) dalam kesempatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya luncurkan Taksonomi Hijau Indonesia,” kata Presiden dalam PTIJK yang dihadiri Presiden dari Istana Kepresidenan di Bogor, Kamis (20/1).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan, dalam Taksonomi Hijau, OJK mengkaji 2.733 klasifikasi dan subsektor ekonomi di mana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait.

“Hal ini akan menjadikan Indonesia salah satu negara yang mempunyai Taksonomi Hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan Asean,” terang Wimboh,

Baca juga: Jokowi akan Tagih Negara-Negara Maju Realisasikan Biaya Iklim US$ 100 Miliar

Menurut dia, Taksonomi Hijau akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga ke depannya.

Namun demikian, mungkin masih banyak yang bertanya apa sebenarnya Taksonomi Hijau Indonesia?

Dalam dokumen Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 yang diperoleh Investor Daily dijelaskan bahwa dokumen ini disusun oleh OJK melalui grup kebijakan sektor jasa keuangan terintegrasi (GKKT) dan satuan kerja terkait di OJK dengan melibatkan delapan kementerian, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada dokumen tersebut, Wimboh menjelaskan, Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk OJK. Dan, sebagai pedoman untuk keterbukaan informasi, manajemen risiko, dan pengembangan produk dan atau jasa keuangan yang berkelanjutan yang inovatif bagi sektor jasa keuangan (SJK) dan emiten.

Selanjutnya, pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran atas klasifikasi suatu sektor atau subsektor yang telah dikategorikan hijau dengan mengadopsi prinsip berbasis ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik greenwashing.

“Kami menyadari bahwa implementasi Taksonomi Hijau Indonesia edisi 1.0 akan menghadapi tantangan perkembangan ke depan. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan pemahaman dan pendekatan yang beragam dalam penentuan ambang batas kriteria hijau di mana hal tersebut perlu dikoordinasikan secara berkesinambungan,” jelas Wimboh dalam dokumen Taksonomi Hijau Indonesia.

Taksonomi Hijau ini didasari oleh empat prinsip. Pertama, prinsip investasi bertanggung jawab di mana berupa pendekatan yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi. Kedua, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, yaitu kewajiban untuk menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan.

Baca juga: Jokowi: Hilirisasi adalah Gerbang Emas Indonesia

Ketiga, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, mencakup prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup melalui proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan.

Keempat, prinsip tata kelola, yakni terkait penerapan penegakan tata kelola SJK melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara, dan wajar.

Taksonomi Hijau ditargetkan kepada pelaku SJK Indonesia (perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank), investor (nasional dan internasional yang berinvestasi di wilayah Indonesia) yang menjadikan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu kriteria berinvestasi; pemerintah guna merancang kebijakan di bidang fiskal dan perencanaan pembangunan serta perencanaan dan pemantauan komitmen Indonesia terkait perubahan iklim; otoritas di bidang jasa keuangan dan moneter untuk penetapan kebijakan pemantauan dan pengawasan implementasi kebijakan terkait keuangan berkelanjutan; dan lembaga internasional atau organisasi kerja sama yang membutuhkan segala pengungkapan informasi terkait standar definisi dari Pemerintah Indonesia tentang kegiatan ekonomi hijau.

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN