Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto: IST

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto: IST

Aparat Pajak Diduga Terima Suap Puluhan Miliar

Kamis, 4 Maret 2021 | 12:50 WIB
Triyan Pangastuti ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Selasa (2/3) menyatakan, KPK telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Alex menginformasikan, kasus ini diawali dari wajib pajak yang memberikan sejumlah uang kepada oknum aparat pajak, dengan tujuan agar nilai pembayaran pajaknya lebih rendah.

Alex menyebut bahwa suap yang diberikan tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Menurut Alex, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini dan mengumpulkan bukti.

Dalam perkara ini, KPK menangani kasus suapnya, sementara Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajaknya. Kasus suap atau manipulasi pajak sudah kerap kali terjadi dengan modus kongkalikong antara aparat dan wajib pajak, agar kewajiban pajaknya lebih rendah.

Sebelumnya, dua pegawai Ditjen Pajak, ED dan MDI terbukti menerima Rp 3 miliar terkait pengurusan pajak PT Delta Internusa, dan sebesar US$ 150 ribu untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta (NRC). Keduanya divonis 9 tahun penjara.

Pada 2019, KPK juga berhasil menahan empat pegawai pajak yang terlibat dalam kasus pajak dealer mobil mewah.  Namun kasus paling fenomenal dilakukan oleh pegawai DJP, Gayus Tambunan pada 2010. Dia dikenai pasal berlapis, yakni korupsi, pencucian uang, dan pemalsuan.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: IST
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: IST

Menurut Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, meski DJP diterpa kasus dugaan suap dan manipulasi pajak, dia tetap mengapresiasi pegawai DJP yang selalu bekerja keras dalam menghimpun penerimaan negara.

Menurut dia, justru pada masa-masa sulit akibat pandemic Covid-19 saat inilah para pegawai Ditjen Pajak memiliki peluang memperbesar kontribusinya bagi negara.

“Penerimaan sektor perpajakan mengalami tekanan sangat dalam akibat ekonomi yang terimbas pandemi, tetapi saya meyakini para pegawai Ditjen Pajak tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menjaga situasi tetap kondusif di tengah tekanan publik dan godaan uang setiap saat,” tegasnya.

Misbakhum juga berpendapat, penyidikan KPK terhadap aparat perpajakan menjadi peringatan. “Korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi. Hukum tetap harus ditegakkan. Momentum ini adalah adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan wajib pajak bahwa ruang korupsi itu makin sempit,” kata dia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Foto: IST
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Foto: IST

Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE), Piter Abdullah mengungkapkan bahwa kasus suap memang permainan yang biasa terjadi di DJP dahulu sebelum adanya reformasi. “Memang godaannya besar sekali,” kata Piter, Rabu (3/3).

Dia mencontohkan, wajib pajak perusahaan besar yang punya kewajiban pajak mencapai ratusan miliar cenderung ingin agar kewajiban pajaknya dikurangi. Tak heran jika mereka melakukan aksi suap ke petugas.

Namun Piter mengingatkan, kasus suap yang dilakukan beberapa oknum tidak bisa digeneralisasikan. “Instansi yang sangat bersih pun masih ada tikusnya,” kata dia. Karena itu, Piter meminta semua pihak untuk memberikan apresiasi kepada Kemenkeu dan DJP yang telah berupaya untuk melakukan reformasi sehingga menjadi lebih baik. 

Presiden Lapor SPT

Presiden Joko Widodo. Foto: IST
Presiden Joko Widodo. Foto: IST

Sementara itu, di tengah munculnya isu manipulasi pajak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Maret 2021.

Kepala Negara telah melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi daring e-filling di Istana Merdeka, Jakar ta, pada Rabu (3/3/2021).

“Hari ini saya telah melaporkan SPT Tahunan secara online melalui e-filling. Sudah lima tahun ini saya lapor pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak. Sangat mudah,” ujarnya.

Presiden sekaligus mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan sangat berarti bagi negara untuk mendukung segenap program pemulihan dan bantuan sosial di tengah pandemi saat ini.

“Pajak yang kita bayarkan sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pemulihan kesehatan seperti vaksinasi serta perlindungan sosial di masa pandemic ini,” kata Presiden. (hg)

Baca juga

https://investor.id/business/menkeu-suap-pajak-adalah-pengkhianatan

https://investor.id/business/menkeu-jangan-segan-laporkan-oknum-pajak-yang-macammacam

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN