Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
HUT ke 21 dan Rakernas Apersi, di Red Top Hotel, Jakarta, Rabu (11/12).

HUT ke 21 dan Rakernas Apersi, di Red Top Hotel, Jakarta, Rabu (11/12).

Apersi Berharap Pemerintah Kreatif Kembangkan Skema Pembiayaan

Imam Mudzakir, Kamis, 12 Desember 2019 | 23:29 WIB

JAKARTA, investor.id - Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih kreatif dalam mengembangkan skema pembiayaan rumah subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpengahsilan rendah (MBR).

Tahun depan Apersi berharap urusan rumah subsidi ada perbaikan karena pengalaman tahun ini menyebabkan banyak MBR tak terakomodasi keinginannya untuk punya rumah. Padahal rumah subsidi untuk MBR adalah bagian dari Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan pemerintah.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pada 2020 kebutuhan rumah subsidi sebesar 250 ribu unit atau tiap tahun naik 20 ribu unit. Ironisnya anggaran subsidi melalui skema fasilitas likuiditas (FLPP) sebesar Rp9 triliun hanya untuk 80 ribu unit.

“Selain itu pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2TB) hanya 40 ribuan unit. Dari keduanya menurut saya akan habis pada tengah tahun,” kata Junaedi, di sela HUT ke 21 dan Rakernas Apersi, di Red Top Hotel, Jakarta, Rabu (11/12).

Junaedi meminta pemerintah punya kreativitas terkait pembiayaan rumah subsidi agar jumlah unit yang disubsidi lebih banyak jumlahnya. “Saya katakan ini karena jumlah subsidi tahun depan akan habis lebih cepat dari waktunya. Sehingga harus ada jalan ke luar agar pengalaman tahun ini tidak terulang lagi,” imbuhnya.

Ia mengusulkan, agar pemerintah kembali menghitung dana yang ada dengan melihat potensi dana yang ada di pemerintah dan juga perbankan untuk mendorong jumlah unit lebih banyak. “Selain itu, tingkat suku bunga acuan tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Junaidi mengaku, hal ini sudah diusulkan pada Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR bagaimana menambah anggaran yang ada. “Saat ini pemerintah sudah banyak mengurangi subsidi lain, seperti listrik dan BBM. Tapi untuk perumahan jangan karena masa depan bangsa itu diawali dari rumah,” harap Junaidi.

Terkait skema fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (FLPP) Junaidi mengatakan bahwa produk ini adalah “barang cantik” karena tak menambah beban pemerintah, sifatnya dana bergulir. Begitu pula dengan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2TB), tetapi yang ditakutkan Junaidi skema ini bisa saja berhenti kapan saja karena sifatnya berupa pinjaman dari Bank Dunia.

Selain itu Apersi juga mengusulkan agar anggaran untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bisa digulirkan ke FLPP. Hal itu dikarenakan pembangunan PSU bisa dilakukan swadaya oleh pengembang.

Menurut Junaidi, dana PSU dengan anggaran terbatas menyebakan sebagian pengembang tidak bisa menikmati dan ada perasaan tidak adil. “Kalau memang untuk meringankan harusnya semua dapat tanpa harus dipilih dan juga waktu penyalurannya tidak terlalu lama. Sebaiknya, dana PSU ini disatukan dengan dana FLPP agar lebih banyak lagi dana untuk rumah subsidi,” pungkasnya

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA