Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rumah sederhana. Foto ilustrasi: Ist

Rumah sederhana. Foto ilustrasi: Ist

Apersi Dorong Tapera Bisa Digunakan bagi Pekerja Swasta

Kamis, 9 Juli 2020 | 22:11 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta kepada pemerintah agar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa diberlakukan bagi pekerja swasta dan tak perlu harus menunggu 7 tahun.

“Tapera itukan sifatnya gotong-royong, seharusnya bisa juga digunakan oleh pekerja swasta maupun informal. Tidak harus prioritas ASN, TNI/Polri dan BUMN saja. Kan ada dana pemerintah di Tapera buat subsidi, tidak perlu pekerja swasta menunggu sampai 7 tahun,” ungkap Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, kepada Investor Daily, di Jakarta, Kamis (9/7).

Seperti diketahui bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut bergabung paling lambat 7 tahun setelah regulasi ditetapkan. Dengan besaran iuran anggota sebesar 3% dari gajinya.

Junaidi mengatakan, saat ini Tapera sudah memiliki anggaran yang cukup besar dari pemerintah, begitu juga anggaran dari kepesertaan ASN, TNI/ Polri dan juga BUMN.

“Seharusnya Tapera ini, tidak hanya memberikan kesempatan kepada pegawai negeri saja, tetapi tetap membuka buat pekerja swasta, meski perusahaan belum memasukan daftar nama pekerja ke Tapera,” katanya.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaedi Abdillah
Ketua Umum DPP Apersi, Junaedi Abdillah

Karena, kata Junaidi, pengumpulan dana Tapera bersifat gotong-royong, kenapa pekerja swasta tidak bisa diberikan bantuan lewat dana Tapera.

“Kalau menunggu sampai 7 tahun itu terlalu lama, satu sisi masyarakat kecil, pekerja swasta dan informal ini membutuhkan rumah cukup besar dibandingkan ASN,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Junaidi, Apersi mengusulkan agar Tapera ini, dibuka bagi kalangan pekerja swasta, dan hunian MBR ini juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait soal progres pembangunan program sejuta rumah, jelas Junaidi, masih sulit tercapai, karena dampak Pandemi Covid-19 cukup besar bagi properti, terutama bagi sektor rumah MBR. Tidak itu saja, aturan yang sangat ketat di tengah pandemi Covid juga ikut membawa hunian ikut menurun.

“Covid-19 terasa sekali dampak bagi kami pengembang, sampai sekarang Apersi belum mengetahui berapa besar capaiannya, karena pengembang di daerah juga masih takut, belum sektor lainnya pendukung properti yang terkena dampak Covid ini,” katanya.

Diperkirakan capaian program sejuta rumah sampai semester I baru tercapai 30% dan jauh dari target yang dicapai sampai akhir tahun bangun 100 ribu unit rumah.

“Tidak mungkin tercapai di tengah kondisi seperti ini, belum lagi aturan yang ketat dan sulit membuat kami berat untuk melaju. Terpenting kami bisa bertahan hidup sampai akhir tahun. Mudah mudahan awal tahun depan sudah mulai bangkit,” katanya.  

Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan beroperasi pada tahun 2021. Operasional BP Tapera telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020.

“Keluarnya PP ini adalah berkah setelah proses yang cukup panjang dan berliku, mengingat UU yang mengamanatkan dibentuknya badan yang mengurus perumahan rakyat sudah ada sejak 2011, dan UU tentang Tapera sendiri telah terbit pada tahun 2016,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, beberapa waktu lalu.

Menurut Heri, sapaan akrab dari Eko Djoeli Heripoerwanto, PP Nomor 25 Tahun 2020 diperlukan sebagai payung hukum dalam mempersiapkan operasional Tapera.

“PP ini diperlukan oleh BP Tapera untuk melaksanakan operasionalnya. Tanpa PP ini, pengalihan dari dana Taperum-PNS ke Tapera tidak dapat dilaksanakan. Dengan terbitnya PP BP Tapera memiliki waktu antara 6 sampai 7 bulan ke depan untuk mempersiapkan semua,” tambahnya.

Heri menegaskan bahwa operasional BP Tapera akan dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran awal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini telah menabung lewat Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Implementasi program Tapera yang dilaksanakan secara bertahap terhadap kelompok-kelompok pekerja yang menjadi target segmen pengerahan dana Tapera juga disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Adi Setianto.

“Kelompok ASN akan menjadi fokus kami di tahun 2020-2021. Ini juga sesuai dengan arahan Komite Tapera, agar di dua tahun pertama fokus pada layanan kepada ASN, yang mana para ASN ini sebelumnya sudah ikut program Taperum PNS. Kemudian kepesertaan akan berlanjut ke pegawai BUMN BUMN/BUMD/BUMDes, kemudian baru ke dan TNI/Polri dan seterusnya baru ke sektor swasta,” terangnya.

Guna menjamin hak warga negara atas tempat tinggal layak dan terjangkau, selama masa transisi, pemerintah melalui Kementerian PUPR menjaga agar layanan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak terputus.

“Semua program perumahan dari Pemerintah yang selama ini berjalan tidak akan terhenti dalam masa transisi BP Tapera menuju operasional. Selama BP Tapera belum bisa melayani MBR secara penuh, program seperti FLPP tetap berjalan,” ujar Eko Heri.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN