Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum DPP Apersi, Junaedi Abdillah

Ketua Umum DPP Apersi, Junaedi Abdillah

Apersi Minta Aplikasi Sikasep dan Sikumbang Ditinjau Ulang

Selasa, 3 Maret 2020 | 18:09 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai program Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu dievaluasi kembali keberadaannya.

“Percuma kalau ada tambahan kuota anggaran untuk rumah subsidi, kalau program Sikasep dan Sikumbang bermasalah. Justru menjadi hambatan bagi pengembang bangun rumah subsidi,” ungkap Ketua Umum DPP Apersi, Junaedi Abdillah, di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut Junaedi, program pemerintah untuk data melalui Sikasep dan Sikumbang ini di lapangan masih banyak bermasalah. karena banyak pengembang yang menggunakan kedua program tersebut tidak bisa KPR (kredit pemilikan rumah) ke perbankan. bahkan ketika sudah siap, tiba- tiba data hilang.

“Gimana mau bikin cepat program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kalau programnya terus bermasalah. kalau menghambat ya masih mending dihapus saja dan tidak perlu diteruskan lagi,” ujarnya.

Tidak itu saja, kata dia, peran perbankan untuk untuk segera mencairkan KPR juga teradang oleh program Sikasep dan si Kumbang ini. “Seharusnnya ini ranah perbankan, bukan ranah pemerintah. banyak pengembang MBR yang terkendala atas program ini,” katanya.

Junaedi mengatakan, tetap apresiasi program pemerintah dengan adanya Sikasep dan Sikumbang ini. dalam rangka mentertibkan pengembang dalam mewujudkan program rumah MBR. Namun, kalau hanya untuk menghambat tujuan dari program tersebut, lebih baik di evaluasi kembali.

"Jangan sampai masalah ini dibiarkan dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan rumah yang layak, karena masalah sikasep dan sikumbang ini," katanya.

Ia mengakui bahwa, saat ini pengembang mengeluhkan program pemerintah dengan Sikasep dan Sikumbang. Fakta di Lapangan, masih banyak sekali kendala, mulai dari sistem yang eror, KPR tidak bisa cair, karena masalah data konsumen yang diberikan pengembang hilang dan lainnya.

Sehingga penyaluran KPR untuk rumah subsidi ini terkendala dilapangan dan masyarakat akhirnya menunggu tanpa ada kepastian yang jelas.

“Pemerintah seharusnya percaya juga kepada pengembang dan juga perbankan yang menyalurkan rumah subsidi, jangan sampai dihambat terus,” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR meluncurkan program SiKasep dan Sikumbang pada Desember 2019 lalu.

Melalui aplikasi yang diluncurkan ini masyarakat dapat mengakses secara langsung perumahan yang mereka inginkan dan memilih bank pelaksana sesuai dengan yang diinginkan dan menunggu proses pengesahannya oleh perbankan.

Diharapkan dengan telah diluncurkannya apikasi ini pengembang dapat mengisi dan mendaftarkan semua perumahan yang dibangunnya kepada sistem ini. Mulai dari tanah kavling, siteplan, rumah yang baru dibangun, rumah yang sudah dibangun dan rumah yang sudah terjual maupun yang masih tersedia.

“Dengan data yang lengkap dari pengembang, masyarakat dapat memilih perumahan yang diinginkan sesuai dengan data yang ada,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP atau KPR subsidi sebesar Rp 11 triliun yang dperuntukkan bagi 102.500 unit rumah subsidi. Alokasi anggaran itu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp 9 triliun dan pengembalian pokok rumah Rp 2 triliun.

Arief Sabaruddin mengatakan, jumlah bank penyalur pada 2020 tidak sebanyak pada tahun lalu karena hanya 37 bank yang dinilai layak dan bagus secara kinerja. Pada tahun 2019 ada 39 bank yang menyalurkan rumah subsidi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN