Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hariyadi Sukamdani. Foto: IST

Hariyadi Sukamdani. Foto: IST

Apindo: Alokasi Dana Stimulus Harus Proporsional

Jumat, 5 Juni 2020 | 11:29 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, alokasi dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)harus proporsional dan tepat sasaran.

“Saya tidak mengerti dengan kebijakan pemerintah, perencanaannya apa. Kalau kita melihat dari rancangan stimulus PEN Rp 641 triliun itu, yang terbesar memang untuk BUMN sekitar Rp 152 triliun, yang lain dipakai untuk fiskal atau pajak. Untuk UMKM sekitar Rp 90 triliun. Tapi, korporasi memang tidak disentuh, hanya disentuh seperti di kebijakan pajak, yakni insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 21,” kata dia kepada Investor Daily, Kamis (4/6).

Dalam situasi seperti saat ini, karyawan ada yang mendapat gaji tidak normal atau dibayar setengah dari gaji, atau bahkan ada yang tidak dapat gaji sama sekali.

Menurut dia, insentif PPh Pasal 21 itu efeknya kecil. Karyawan yang menikmati ‘pengembalian’ pajak PPh dari gajinya (untuk yang bergaji hingga Rp 16,7 juta per bulan) juga jumlahnya tidak banyak.

“Sebab, kan banyak karyawan yang dirumahkan atau cuti di luar tanggungan perusahaan, maka efek insentif itu tidak besar. Insentif PPh Pasal 25 misalnya, mayoritas perusahaan juga sudah mencatatkan rugi,” kata dia.

Hariyadi menjelaskan, memang ada juga perusahaan yang diuntungkan dengan insentif PPh 25 dipotong 30%. Tapi, jumlahnya juga tidak banyak.

“Kalau nanti stimulus PEN ditambah Rp 36 triliun menjadi Rp 677 triliun untuk penanganan Covid-19, kami setuju karena kami juga ingin wabah ini selesai. Tapi, kalau sesudah ini perusahaan tidak memiliki modal kerja, bagaimana? Kan yang kami minta saat ini adalah porsi untuk modal kerja. Nah, ini yang belum kami lihat kebijakannya,” ujar dia.

Dukungan APBN untuk PEN
Dukungan APBN untuk PEN

Dia juga mempertanyakan dukungan pemerintah untuk kelangsungan usaha korporasi.

Sebagai contoh, kata dia, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mendapat dana sekitar Rp 48,5 triliun untuk membayar utangnya.

“Utang PLN ke pemerintah, itu dibayar pemerintah senilai itu. Tapi, kebijakan PLN ke sektor riil tidak ada pelonggaran. Padahal, kami sudah minta tolong agar minimum charge untuk saat ini dihilangkan. Dengan kondisi saat ini, perusahaan kan pakai konsumsi listrik di bawah minimum charge, tapi justru disuruh bayar minimum charge. Lalu, harga minyak dunia sekarang turun, tapi tarif listrik tidak turun,” ucapnya.

Berkaitan dengan itu, pihaknya mengajukan tiga permintaan ke PLN. Pertama, minimum charge dihilangkan. Kedua, tarif listrik diturunkan karena harga minyak cenderung turun. Ketiga, ada kelonggaran bayar karena pada situasi seperti saat ini cashflow perusahaan tidak ada.

Stimulus Fiskal dan Moneter sejumlah negara dalam mengatasi dampak Covid-19
Stimulus Fiskal dan Moneter sejumlah negara dalam mengatasi dampak Covid-19

Hariyadi juga menegaskan, sebetulnya yang paling penting adalah alokasi dari dana stimulus PEN itu mau diarahkan ke mana. Percuma saja kalau stimulus fiskal dinaikkan dari 4% terhadap PDB menjadi 10%, kalau hanya dipakai ke hal-hal yang tidak tepat.

“Kalau kita lihat stimulus PEN untuk sektor riil itu kecil, ke UMKM itu Rp 90 triliun, kami juga kurang tahu proporsinya. Kalau untuk dunia usaha hanya Rp 34 triliun, itu pun berupa subsidi bunga untuk restrukturisasi, ini juga kami tidak tahu apa cukup. Sebab, pinjaman ke perbankan mencapai Rp 5.500 triliun dan yang direstrukturisasi berapa besar kami tidak tahu. Kalau 50% saja yang direstrukturisasi, sudah mencapai Rp 2.750 triliun. Kalau dipotong-potong pun apakah cukup alokasi Rp 34 triliun itu? Itu baru soal restrukturisasi, belum bicara soal modal kerja,” kata dia.

Dia menambahkan, perlu juga opsi pelonggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk perbankan, sehingga bagus untuk membantu korporasi. Ini tentu harus diiringi dengan penambahan penempatan dana pemerintah di bank.

Dana ini bisa diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara oleh pemerintah yang kemudian dibeli Bank Indonesia di pasar perdana, jika tidak ada pihak lain yang membeli.

Juan Permata Adoe
Juan Permata Adoe

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan, industri pengolahan juga membutuhkan stimulus untuk dapat kembali beroperasi.

Juan menambahkan, besaran stimulus yang paling moderat adalah sesuai yang diusulkan Kadin, yaitu sebesar Rp 1.600 triliun atau 10% dari produk domestik bruto Indonesia. (leo/nid/th/ant/afp/sumber lain/en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN