Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Apindo Dorong Pemerintah Berikan Insentif Pekerja Disabilitas

Rabu, 24 Februari 2021 | 21:57 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memberikan insentif terhadap perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja  penyandang disabilitas. Pemerintah telah membuat regulasi tersebut dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tetapi hal ini belum berjalan optimal

“Dalam UU Nomor 8/2016 sebenarnya telah diatur tentang insentif yang seharusnya diberikan oleh pemerintah baik pusat atau daerah kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk merealisasikan ketentuan tersebut,” ucap Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani diskusi virtual pada Selasa (24/2).

Berdasarkan data dari  World Report on Disability jumlah disabilitas adalah 15% dari total populasi dunia. Dari data tersebut  menunjukan disabilitas sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Hariyadi mengatakan dalam WHO Global  Disability Action Plan 2014-2021 ketenagkerjaan juga menjadi bagian yang penting . Oleh karena itu  banyak negara telah berupaya untuk merespon kondisi ini.

“Banyak negara mendorong pengusaha untuk menerapkan kebijakan kesetaraan inklusiftasi ini dengan memberikan insentif,” ucap Sukamdani.

Ia mencontohkan di Amerika Serikat terdapat kebijakan work opportunity tax credit  dimana  perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan kualifikasi tertentu yang salah satunya adalah disabilitas akan mendapatkan tax credit. Selain itu  terdapat juga disable acces credit yaitu kredit untuk usaha kecil yang mengeluarkan biaya tertentu dalam rangka memberi akses kepada disabilitas. Sementara itu di Malaysia juga terdapat tax deduction untuk  perusahaan perusahaan yang  mempekerjakan tenaga kerja  disabilitas.

“Hal ini adalah sebagian contoh kecil dari apa yagn dilakukan perusahaan dan contoh lain dalam upaya membangun iklim yang akseleratif dalam pembangunan ketenagakerjaan inklusif,” tutur Hariyadi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan  pemerintah terus berupaya mendorong duniausaha untuk  berpartisipasi membangun ekosistem ketenagakerjaan inklusif.  Kementerian ketenagakerjaan ( Kemnaker) terus melakukan sinergi dengan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta pemangku kebijakan lainnya, untuk membuka lapangan kerja yang inklusif.

“Perusahaan saat ini harus dapat menjadi perusahaan inklusi, yang artinya  perusahaan membangun hubungan  ketenagakerjaan   di   dalam   perusahaan tanpa diskriminasi,” ucap Ida.

Kemnaker dan Kementerian BUMN telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada Badan Usaha Milik Negara. Kemnaker jugaterlibat secara langsung dalam penyusunan modul yang diperuntukan dalam penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas baik di sektor pemerintah, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

“Modul ini merupakan standar pemberian edukasi sensitivitas disabilitas yang dilaksanakan di berbagai sektor,” ucap Ida.

Ida mengatakan pihaknya juga  telah menyusun PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di daerah.

Kemnaker akan  bersinergi dengan Kemenko PMK, Kemendagri dan Bappenas untuk mendukung penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di daerah,termasuk untuk mengoptimalkan peran ULD dalam memasifkan pemahaman ketenagakerjaan inklusif di daerah. Menurut Ida, keberhasilan atas terbangunnya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia ke depan sangat bergantung pada kesepahaman dan  langkah bersama.

“Saya berharap sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi penyandang/penggiat disabilitas dan tenaga kerja penyandang disabilitas mampu terus kita tingkatkan menuju era ketenagakerjaan inklusif yang lebih baik,” ucap Ida.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN