Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Danang Giriwardana. Foto: IST

Danang Giriwardana. Foto: IST

Apindo: Jaga Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggenjot Konsumsi

Rabu, 8 Juli 2020 | 11:20 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com) ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -  Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana menuturkan, pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan cara menggenjot konsumsi masyarakat.

“Kami juga optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa positif, asalkan sektor konsumsi digenjot,” ucap dia di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Seiring dengan itu, Apindo mengusulkan agar pemerintah memberikan dua insentif kepada dunia usaha, yakni keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai.

Danang mengakui, PPN berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan negara. Alhasil, jika PPN dibebaskan, penerimaan negara akan terkena dampaknya.

“Maka solusinya, insentif PPN bisa diberikan dalam jangka waktu tertentu di masa pemulihan ekonomi. Angkanya pun jangan terlalu besar, sehingga tidak merusak keuangan negara,” ujar dia.

Dia menambahkan, insentif tersebut dapat dipertimbangkan setidaknya untuk tiga bidang. Pertama, PPN antarkorporasi pada rantai pasokan (supply chain). Selama ini, perusahaan yang membeli pasokan dari perusahaan lain untuk proses produksi juga dikenai PPN.

“Insentif PPN yang ditanggung pemerintah untuk korporasi, khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM), akan mengurangi ongkos produksi, sehingga produsen bisa menjual produknya dengan harga lebih murah. Ini akan berimbas langsung ke konsumen,” tegas dia.

Kedua, kata Danang, PPN di sektor logistik. Biaya logistic yang ditanggung pengusaha selama ini cukup besar, rata-rata 27% dari total biaya produksi. Dari biaya logistik tersebut, ada juga PPN yang harus ditanggung korporasi.

“PPN di sektor logistik tentu berpengaruh terhadap penurunan ongkos logistik yang dapat berdampak pada harga jual ke konsumen,” tutur dia.

Ketiga, menurut Danang, insentif PPN di tingkat konsumen akhir. Insentif PPN yang ditanggung pemerintah bisa diberikan untuk kategori barang tertentu. “Tidak semua produk atau jasa bisa dibebaskan PPN-nya. Sebaiknya hanya produk atau jasa tertentu saja, seperti jasa pendidikan dan jasa transportasi yang krusial bagi masyarakat,” papar dia.

Danang mengatakan, butuh kajian mendalam mengenai kategori barang dan jasa yang layak mendapat insentif PPN.

“Yang jelas, insentif ini bisa membantu daya beli masyarakat sehingga transaksi ekonomi lebih bergairah,” ucap dia.

Perihal insentif cukai, Danang Girindrawardana, mengemukakna, insentif pungutan cukai bisa menjadi alternative stimulus ekonomi bagi beberapa industri, khususnya yang bisa berinovasi untuk mengurangi dampak negatif produk kena cukai. Selain mendorong daya beli masyarakat, kebijakan ini dapat mengatur pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pemerintah, kata dia, tidak perlu membebaskan cukai, namun bisa memformulasikan kebijakan tertentu agar tidak terjadi kenaikan tarif cukai secara berlebihan. Ini bisa dilakukan secara terbatas, misalnya, dalam waktu setahun.

Dengan demikian, perusahaan bisa mempertahankan kinerjanya, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan.

“Insentif yang tepat dapat memacu daya beli masyarakat yang berujung pada kestabilan ekonomi,” tandas dia. (leo)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN