Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST

APPBI Desak Pemerintah Subsidi Pusat Perbelanjaan Selama PPKM Darurat

Sabtu, 3 Juli 2021 | 04:38 WIB
Natasia Christy Wahyuni

JAKARTA, investor.id   - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonsus Widjaja, mendesak pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pusat perbelanjaan selama penerapan PPKM Darurat. Meskipun ditutup, pusat perbelanjaan/mal tetap harus menanggung biaya operasional dengan nilai besar, ditambah tidak adanya lagi dana cadangan yang tersedia.

“Tentunya sangat berat bagi pusat perbelanjaan di tengah kondisi yang sebetulnya masih belum pulih,” kata Alphonsus di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Alphonsus mengatakan kondisi pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 sebenarnya lebih berat dibandingkan tahun 2020. Pusat perbelanjaan tahun lalu masih memiliki dana cadangan sampai akhirnya sudah habis terpakai untuk bertahan dalam tahun pertama pandemi.

Menurutnya, perekonomian mulai membaik pada semester 1 tahun 2021 meskipun dana cadangan relatif sudah tidak ada. Oleh karena itu, saat diputuskan operasional pusat perbelanjaan ditutup saat ini maka situasinya menjadi lebih berat dibandingkan tahun lalu.

“Pusat perbelanjaan tetap terkena aturan PLN untuk membayar listrik dan ada ketentuan minimum. Kemudian, PBB juga harus dibayar penuh, pajak reklame harus dibayar penuh, belum lagi gaji pegawai,” ujar Alphonsus.

Alphonsus mengaku pesimistis bahwa pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pusat perbelanjaan. Menurutnya, APPBI sudah pernah mengajukan permintaan bantuan berkali-kali, tapi tidak pernah direspons.

“Bahkan terakhir kami mengajukan subsidi gaji karyawan sebesar 50%. Itu pun sampai saat ini belum dikabulkan,” ujarnya.

Alphonsus berpendapat banyak kebijakan pemerintah yang diterapkan terlambat. Misalnya, penghapusan sementara ketentuan pemakaian listrik minimum oleh PLN yang baru diberikan pada semester 2 bahkan kuartal 3 dimana sebenarnya pusat perbelanjaan sudah kembali mulai beroperasi.

Alphonsus mengatakan pusat perbelanjaan kini hanya bisa bertahan dan berharap bahwa kebijakan PPKM Darurat bisa efektif. Menurutnya, pusat perbelanjaan akan tetap membantu pemerintah dalam melakukan percepatan vaksinasi. Terbukti, sejumlah mal telah menggelar vaksinasi untuk masyarakat umum.

“Kami berusaha mempertahankan para pekerja sebisa kami. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi PHK, akan kami usahakan semaksimal mungkin, sambil berharap pemerintah bisa memberikan bantuan subsidi atau stimulus atau relaksasi kepada pusat perbelanjaan selama tutup,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN