Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey. Sumber: BSTV

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey. Sumber: BSTV

BERTEMU JOKOWI,

Aprindo Minta Kemudahan Berusaha dan Kepastian Hukum

Rabu, 8 September 2021 | 18:13 WIB
Lenny Tristia Tambun

JAKARTA, investor.id  – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey meminta pemerintah dapat memberikan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi para pengusaha di Tanah Air. Harapan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Hari ini, kami bersama Kadin, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia bertemu dengan presiden dan kami tadi sudah langsung menyampaikan poin-poin, berharap kemudahan berusaha dan kepastian hukum,” kata Roy Mandey seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya memaparkan dua hal. Pertama, sektor ritel modern masih sebagai pendorong konsumsi rumah tangga. Indonesia masih negara yang sangat tergantung konsumsi rumah tangga, sebanyak 57,6% masih tergantung konsumsi rumah tangga.

Namun sayangnya, sektor ritel modern belum menjadi sektor prioritas, sehingga belum mendapatkan kesempatan untuk restrukturisasi kredit atau kemudahan lainnya. Padahal sektor ini juga terdampak pandemi Covid-19.

“Kami sampaikan, berharap supaya sektor perdagangan eceran atau pasar modern ini dapat dijadikan sektor prioritas. Karena sampai hari ini kami terdampak dan harus terus beroperasi, tapi belum mendapat kesempatan untuk restrukturisasi kredit dan sebagainya, karena kita bukan sektor prioritas. Kita mengajukan untuk hal tersebut,” ujar Roy Mandey.

Hal kedua yang disampaikan ke Jokowi, lanjut Roy, dalam kaitan operasional pasar swalayan. Ia mengharapkan ada relaksasi terhadap berbagai peraturan yang kini masih menjadi kendala.

Diantaranya, untuk pengembangan ritel modern atau pasar swalayan ada peraturan yang mengatur harus dengan waralaba. Pada saat ini, ketika masa pandemi, waralaba itu bukan jadi satu pilihan untuk investasi khususnya yang bernilai signifikan.

“Misalnya, supermarket, hypermarket dan department store, sangat sulit untuk mencari pewaralabanya. Artinya kalau kita harus pakai waralaba, maka kita tidak bisa ekspansi. Kita tidak bisa investasi,” ungkap Roy Mandey.

Bahkan, kata Roy, Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang sudah dilaunching itu juga akan mengunci para pengusaha ritel modern ketika mengajukan perizinan, karena pengembangan usaha harus dengan waralaba. “Ini kita minta direlaksasi,” tegas Roy Mandey.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey. Sumber: BSTV
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey. Sumber: BSTV

Selain itu, Aprindo juga menyampaikan terkait dengan tarif royalti musik yang ada perubahan dan penambahan. Hal itu dimengerti oleh Aprindo, hanya saja mekanisme perhitungan pengenaan royalti musik ini yang patut dipertanyakan.

“Karena kalau diukur dari semua gerai atau pasar swalayan, ini yang menjadi nilainya signifikan padahal yang mendengar musik itu adalah customer yang berjalan di gerai ritel modern atau pasar swalayan bukan produk-produk yang dipajang. Produk-produk yang dipajakkan tidak mendengarkan musik, kita berharap mekanismenya ini bisa diatur kembali,” terang Roy Mandey.

Terakhir, Aprindo mengungkapkan kepada Jokowi, bahwa sudah melakukan vaksinasi untuk 150 pekerja ritel dan UMKM sebagai dukungan aktif asosiasi kepada pemerintah. Selain itu, mengundang presiden untuk memperingati hari ritel nasional yang akan diadakan pada 11 November yang mengikutsertakan UMKM dan seluruh peritel Indonesia.

Menurut Roy, dalam pertemuan tersebut Presiden akan menindaklanjuti semua hal yang disampaikan Aprindo. Karena berkaitan dengan pelaku usaha, khususnya pasar swalayan yang berkontribusi pada konsumsi rumah tangga yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah akan menindaklanjuti untuk segala peraturan yang menggerus atau menghambat investasi dari pasar modern atau pasar swalayan.

“Kami menyambut baik, karena inilah harapan kami kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Serta kami mintakan juga agar senantiasa melibatkan pelaku usaha dalam komunikasi dan koordinasi publik sebelum regulasi diberlakukan dan stimulus diberikan,” tutur Roy Mandey.

Roy memprediksi pertumbuhan ekonomi di sektor ritel pada kuartal III akan berkurang, karena adanya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan levelling.

Pada kuartal II, kata Roy, ketika ekonomi nasional tumbuh 7.07%, ritel mengontribusi pertumbuhan 5,49%. Namun karena kuartal III terjadi PPKM darurat dan leveling, maka sektor ritel juga terdampak.

“IPR (indeks penjualan riil) juga menunjukkan kita minus 15-18%. Artinya pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 4-4,5% dan pertumbuhan ritel yang ari 5,49% menjadi 2,5-3%,” jelas Roy Mandey.

Kendati ada penurunan, Roy menegaskan pengusaha ritel tetapi optimistis dan bersemangat tinggi bahwa pertumbuhan ekonomi, terutama sektor ritel, di kuartal IV akan lebih baik dibandingkan kuartal III.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN