Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tujuan Penyediaan Stimulus dan Program Ekonomi Nasional

Tujuan Penyediaan Stimulus dan Program Ekonomi Nasional

PENDUDUK MISKIN BISA TAMBAH 3,8 JUTA

Arah Kebijakan TKDD 2021 untuk Pemulihan Ekonomi

Triyan Pangastuti, Jumat, 29 Mei 2020 | 13:05 WIB

JAKARTA - Direktur Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu Putut Hari Satyaka mengungkapkan bahwa dampak ekonomi pasca Covid-19 masih akan terasa hingga 2021. Oleh karena itu, fokus kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2021 didorong untuk pemulihan ekonomi.

“Kebijakan TKDD tahun depan diarahkan untuk percepatan pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi nasional,” ujarnya dalam webinar, Jakarta, Jumat (29/5).

Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur aksestabilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian. Ini dengan pengembangan dan perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu, dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja.

“Kenapa fokus cipta lapangan kerja? Sebab tahun 2020 jumlah pengangguran sangat meningkat, harus diatasi. Perbaiki sistem layanan investasi daerah, karena jika mau meningkatkan ekonomi butuh invetsasi yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Layanan fasilitasi investasi daerah penting dan ada kaitan dengn DAK (dana alokasi khusus) nonfisik,” tuturnya.

Kemiskinan Bisa Meningkat 3,8 Juta 
Putut menjelaskan lebih lanjut, tekanan pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan program jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli.

"Pada skenario berat, penduduk miskin bertambah 1,16 juta dan yang sangat berat akan mencapai 3,8 juta. Potensi kenaikan kemiskinan akan meningkat di kawasan Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Potensi kemiskinan paling berat di Jawa, sebab episentrum Covid paling berat di Jawa. Tapi, bukan berarti daerah lain tak terkena dampak yang berat. Pengangguran bertambah, yang diprediksi sangat berat hingga 5,23 juta masyarakat menjadi pengangguran baru,” ujarnya.

Tingkatlkan Pendidikan dan Kesehatan
Ia mengatakan, TKDD tahun depan akan diarahkan sinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam hal peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengetatan mandatory spending DTU untuk pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan program merdeka belajar. Selain itu, peningkatan kemampuan pelayanan RS dan FKTP.

Putut juga mendorong daerah di tahun depan mengembangkan pembiayaan dalam peningkatan belanja infrastruktur didaerah, tak hanya melalui APBD. Sebab, kemampuan APBN dan APBD terbatas.

“Pemanfaatan creative financing seperti pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan KPBU,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar daerah, serta dukungan TKDD untuk pelaksanaan creative financing melalui skema pendanaan terintegrasi atau integrated funding.

“Kebijakan fiskal 2021, temanya percepatan pemulihan sosial ekonomi dan reformasi, agar bisa keluar dari middle income trap, ada recovery, dan reformasi bidang kesehatan. Tantangan 2020 dan 2021 ini perlu diantisipasi dengan terobosan kebijakan dan komitemen serta integritas, melaksanakan berbagai program yang ada yang menjadi kunci keberhasilan mengatasi permasalahan ke depan,” tuturnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN