Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Muhammad Lutfi

Muhammad Lutfi

Aturan Larangan Predatory Pricing di e-Commerce Terbit Bulan Ini

Kamis, 4 Maret 2021 | 18:07 WIB
Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku kecewa dengan praktik predatory pricing di sejumlah platform perdagangan digital (e-commerce). Praktik ini menyebabkan harga produk dari luar negeri lebih murah.

Lutfi mengatakan akan menerbitkan peraturan yang melarang platform perdagangan digital 'membakar uang' demi membuat harga produk-produk, terutama dari luar negeri, menjadi jauh lebih murah.

"Saya pastikan dalam waktu tidak lama perdagangan yang dilakukan di Indonesia harus taat peraturan Indonesia. Pedagang dan pembeli tidak boleh melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan asas-asas perdagangan yang tidak sesuai dengan keadilan dan kebermanfaatan, terutama predatory pricing. Maret ini akan selesai peraturan ini," kata Lutfi dalam konferensi pers virtual terkait rapat kerja Kemendag, Kamis (4/3).

Jika pada perdagangan offline praktik dumping dan subsidi bisa dilaporkan sebagai dispute kepada WTO, hal yang sama sulit dilakukan pada perdagangan melalui platform digital. Pasalnya, pedagang yang melakukan tindakan predatory pricing tidak tampak langsung. Karena itu, Kemendag merasa perlu membuat aturan baru.

Lutfi memandang murahnya harga produk luar negeri yang dijual di e-commerce telah menghancurkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri yang menjual produk serupa. Dia mengatakan, terjadi dumping dan disubsidi sehingga harga produknya lebih murah. Menurut dia, praktik ini tidak adil bagi UMKM.

"Karena itu presiden mengatakan supaya kita punya asas perdagangan yang adil yang akan menciptakan perdagangan yang bermanfaat bagi pembeli, produsen, dan penjual. Ini dasar yang penting dalam perdagangan," kata Lutfi.

Namun demikian, dia mengatakan tidak akan menerapkan kebijakan proteksionisme. Pasalnya, Indonesia tidak pernah punya sejarah menjadi negara yang menutup pasarnya. Apalagi berbagai studi dari lembaga internasional juga menunjukkan kalau kebijakan proteksionisme justru akan merugikan bangsa Indonesia.

Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi bukan membenci produk dari luar negeri, melainkan praktik predatory pricing. Menurut Lutfi, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia justru menjadi negara yang terbuka dengan menyepakati 25 perjanjian dagang baru.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN