Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, . Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, . Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Bahlil Minta Menkeu Alokasikan DAK untuk DPMPTSP

Triyan Pangastuti, Kamis, 20 Februari 2020 | 23:59 WIB

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta kepada  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan dana alokasi khusus (DAK) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Menurutnya selama ini, DPMPTSP merasa seperti dianaktirikan karena suku dinas lainnya mendapatkan DAK, sedangkan DPMPTSP tidak mendapatkan alokasi DAK.

"Pertama mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin, itu nggak pernah ada DAK-nya," katanya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Adapun DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang tujuannya mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Permintaan Bahlil tersebut pun langsung direspon oleh Presiden Joko Widodo yang berjanji akan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Dana itu untuk menunjang pekerjaan dari kantor pelayanan investasi tersebut.

Jokowi langsung memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan DAK untuk PTSP daerah. Kebetulan Sri Mulyani ikut mendampingi Jokowi dalam acara tersebut. DAK, kata Presiden, bisa diberikan

"Terakhir menjawab permintaan dari Kepala BKPM karena kemarin sudah mendengar keinginan dari para kepala PTSP di daerah akan diberikan DAK, Benar?, Tadi saya sudah langsung perintah ke Menkeu kalau bisa tahun ini. Kalau nggak bisa tahun depan DAK akan diberikan kepada PTSP," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

DAK tersebut menurut Jokowi bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi hingga memperbaiki manajemen sistem yang ada. Sehingga dalam proses pelayanan bisa lebih cepat.

"Sehingga jangan merasa yang ada di kantor PTSP merasa kelas 2 atau kelas 3. Saya ingin kantor PTSP berada di rangking satu dari seluruh gagasan daerah. Melayani kecepatan ada di kantor perizinan dan betul-betul melayani. Tak hanya urusan izin, namun melayani investasi dan menyelesaikan masalah yang dialami investor," tutupnya .

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN