Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang PS Brodjonegoro. Foto: IST

Bambang PS Brodjonegoro. Foto: IST

Bambang Brodjonegoro: Pertumbuhan Ekonomi Melambat

Rabu, 14 Agustus 2019 | 08:09 WIB

MEDAN, investor.id- Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan, serta memerlukan upaya esktra untuk ditingkatkan.

“Regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang dalam pengerahannya pada pembukaan Konsultasi Regional Wilayah Sumatera Penyusunan Rancangan Awal RPJM 2020=2024 di Medan, Selasa, seperti dilansir Antara.

Menurut dia, regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bahkan cenderung membatasi khususmua pada regulasi teaga kerja, investasi dan perdagangan.

“Selain itu, kualitas institusi rendah, korupsi tinggi, birokrasi tidak efisien dan lemahnya koordinasi antarkebijakan,” katanya.

Ia mengatakan sumber daya manusia (SDM) adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang, dan rendahnya penerimaan perpajakan. Jika tidak segera diatasi, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi.

Kemudian tingginya biaya pesangon di Indonesia menyebabkan perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja kontrak dan tidak berinvestasi pada pengembangan tenaga kerjanya melalui pelatihan.

Untuk memberhentikan seorang pekerja di Indonesia dibutuhkan biaya 2 kali lebih tinggi dibandingkan Turki, 4 kali lebih tinggi dibanding Brasil, 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Afrika Selatan.

“Perusahaan di Indonesia memberikan pelatihan kurang dari 10%, bila dibandingkan dengan 20% di Vietnam, 60% di Filipina, dan 80% di Tiongkok,” ujarnya.

Ia mengatakan pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI) mencegah terbentuknya bisnis di Indonesia yang dapat menarik teknologi dan mendorong ekspor. Regulasi investasi sektor jasa di Indonesia lebih restriktif dibandingkan rata-rata Negara G20.

Pembatasan terhadap investasi asing mengakibatkan hilangnya 8% investasi berorientasi ekspor yang masuk ke Indonesia. Dampak lain dari pembatasan investasi asing adalah rendahnya upah tenaga kerja Indonesia sebesar 15% dari yang seharusnya.

Bambang mengatakan eksportir dan importir menghadapi tingginya biaya administrasi yang disebabkan oleh perizinan dan regulasi. Perdagangan internasional bernilai kurang dari 40% dari PDB, terendah sejak awal 1970. Perusahaan Indonesia membutuhkan waktu 4,5 hari untuk menyelesaikan pengecekan kepabeanan dan dokumen dalam mengekspor barang dibandingkan dengan Singapura 0.5 hari, Malaysia 1,6 hari dan Thailand 2,3 hari.

Sementara itu, dibutuhkan 8,6 hari untuk menyelesaikan proses impor di Indonesia dibandingkan dengan Singapura 1,5 hari, 1,8 hari di Malaysia, dan 2,3 hari di Thailand.

“Hambatan non-tarif berdampak  pada peningkatan biaya hidup di Indonesia sebesar 8%. Nilai tersebut setara pajak sejumlah Rp 3.000.000 per tahun tahun untuk setiap rumah tangga,” katanya.  (gr)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA